Moeldoko Disebut-sebut Hendak Ambil Alih Demokrat Secara Inkonstitusional

Nasional

NOTULA – Isu kudeta merebak di tubuh Partai Demokrat. Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hendak digoyang, kabarnya melibatkan sosok di lingkaran pemerintah.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Senin (1/2/21), menegaskan, sosok yang dimaksud tak lain Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.

Dalam keterangan tertulisnya, Herzaky mengatakan, sebetulnya pihaknya hendak menunggu sikap dari Presiden Joko Widodo, terkait surat permintaan klarifikasi yang sudah dikirimkan Demokrat ke istana.

Tapi karena banyak pihak yang bertanya-tanya dan ingin mencari tahu sosok yang dikatakan berada di lingkaran pemerintah, akhirnya dia membeberkan, bahwa sosok yang dimaksud adalah Moeldoko.

“Berdasarkan pengakuan, kesaksian dari BAP sejumlah pimpinan pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional, untuk kepentingan pencapresan 2024,” kata Herzaky Mahendra.

Pernyataan itu disampaikan, setelah pihaknya menerima informasi bahwa Presiden Joko Widodo telah menerima surat yang dikirim Demokrat.

Terkait dugaan keterlibatan Moeldoko, Herzaky berujar, apa yang disampaikan Partai Demokrat jangan diartikan sebagai bentuk perlawanan terhadap pihak istana.

“Ini bukan soal Demokrat melawan istana, atau Biru (Demokrat) melawan Merah (PDIP). Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama presiden,” tegasnya.

AHY: Rapatkan Barisan!

Menyikapi isu yang berkembang, seluruh kader telah diinstruksikan untuk merapatkan barisan. Gerakan politik yang hendak merebut secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang sah itu dinilai ancaman serius bagi partai.

Instruksi itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi.

“Kepada seluruh kader Demokrat, saya instruksikan rapatkan barisan, tetap pertahankan soliditas yang telah terbangun, serta terus bersatu dan senantiasa memperjuangkan harapan rakyat Indonesia,” tegas AHY.

Dia juga mengatakan, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai tengah bergerak melalui mekanisme dan proses yang diatur konstitusi partai atau AD & ART, untuk menindaklanjuti laporan terkait gerakan politik itu.

Bersamaan itu, seperti dikutip dari RMOL.id, AHY juga terus mengonsolidasikan partai yang tengah menghadapi ancaman gerakan ‘kudeta’ itu. Dia bersyukur, karena semua pemimpin dan kader Demokrat menolak tegas terkait upaya mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.

“Saya telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad dari seluruh pimpinan di daerah dan cabang seluruh Indonesia, untuk tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres V yang sah,” papar AHY.

“Insya Allah gerakan ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekad seluruh pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan cabang, serta para kader Demokrat di berbagai wilayah,” imbuhnya.

Putera sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga berterima kasih kepada para pelapor, juga informan, terkait adanya gerakan politik inkonstitusional yang hendak mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat. Baik pimpinan daerah dan cabang, maupun para kader lainnya.

“Atas nama pimpinan Partai Demokrat, saya apresiasi setinggi-tingginya,” tuturnya.

“Jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini, Demokrat diganggu, justru akan membuat semakin kuat. Sejarah mengatakan, tak ada partai yang kuat, tanpa cobaan yang berat,” pungkasnya.