Moeldoko Disarankan Ngurus KTA Dulu, Jangan Ujug-ujug Ingin Jadi Ketum dan Nyapres

Nasional

NOTULA – Sejumlah politisi senior Partai Demokrat yang menggelar konferensi pers terkait isu dugaan kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dinilai sebagai pihak-pihak yang diduga terlibat dalam gerakan inkonstutional itu.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi dan Strategi (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan, Rabu (3/2/21). Menurutnya, mereka berencana menjemput KSP Moeldoko sebagaimana menjemput SBY pada 2004 sebagai calon presiden.

“Lalu ada pelaku gerakan bernama Bapak Yus Sudarso yang menyatakan, apa salahnya kami melakukan ini?” kata Herzaky.

“Salahnya adalah upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah melalui Kongres Luar Biasa (KLB),” tegasnya, sembari mengatakan, saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dahulu, upaya inkonstutional seperti itu tidak ada.

“Bapak SBY duduk sebagai Dewan Pembina,” tegasnya, seperti dikutip dari RMOL.id.

“Jadi, kalau KSP Moeldoko mau jadi capres melalui Partai Demokrat, bikin Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai kader Partai Demokrat dulu. Jangan tiba-tiba ingin jadi ketua umum, apalagi melalui KLB. Itu saja sudah salah besar. Itu inkonstitusional,” tegas Herzaky.

Sebelumnya, politikus senior Partai Demokrat, Yus Sudarso, mengungkapkan, figur yang tepat menjadi ketum Partai Demokrat adalah mantan panglima TNI era SBY, Moeldoko.

“Kawan-kawan melihat figur yang pas untuk di-create adalah Pak Moeldoko. Tetapi kami semua sayang kepada Pak SBY, sayang Pak AHY. Kalau Demokrat punya presiden, pastinya mas AHY jadi skala prioritas untuk menteri kami,” kata Yus Sudarso, di Restoran Dapur Sunda, Mall Bellagio, Jakarta Selatan, Selasa (2/2/21).

Mundur dari KSP
Pada bagian lain, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, diminta jadi ksatria sejati yang tidak mendompleng kekuasaan untuk bertarung dan menggalang kekuatan menuju Pilpres.

Saran itu disampaikan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, kepada Moeldoko, terutama jika mantan panglima TNI itu ingin menjadi calon presiden di Pilpres 2024 mendatang.

“Moeldoko jangan jadi beban negara dan Presiden Jokowi. Mundurlah dari jabatan kepala KSP, fokus bersiap sebagai Capres 2024,” tegasnya, lewat akun Twitter pribadinya, Rabu (3/2/21).

Dia juga mengingatkan, semakin terungkapnya gerakan-gerakan yang digalang Moeldoko untuk mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari singgasananya, akan berimbas pada citra Jokowi.

“Itu memperburuk citra Istana,” pungkas Syahrial.