Mobil PLAT N Mudahkan Masyarakat Pelosok Desa Urus Dokumen Kependudukan

Malang Raya

NOTULA – Untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan hingga pelosok desa, Bupati Malang, Drs HM Sanusi MM, melaunching program PLAT N dan membuka workshop Pemanfaatan Data Kependudukan, di Gedung RM Bojana Puri, Kota Kepanjen, Senin (14/12/20).

‘’Pemkab Malang terus mendukung program PLAT N dengan penambahan mobil. Sekarang ada dua unit kendaraan yang bisa dioperasikan untuk membantu proses administrasi masyarakat. Dengan begitu masyarakat bisa merasakan pelayanan tepat, cepat dan tanpa bayar,” jelas Abah Sanusi, sapaan akrabnya.

Pelayanan dalam program PLAT N ini meliputi pengurusan KTP rusak atau hilang dan Kartu Identitas Anak (KIA) atau Akta Kelahiran. Teknisnya, pelayanan Plat N bisa langsung cetak di tiap desa secara bergiliran.

Untuk kecamatan sudah disiapkan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), yang setiap saat mampu mencetak KTP, KK, Akta Kematian dan Kelahiran. Saat ini Pemkab Malang sudah memiliki 17 mesin ADM yang beroperasi di kecamatan.

‘’Mobil PLAT N ini keliling sesuai jadwal yang ditentukan setiap harinya, dan kuotanya tergantung permintaan masyarakat pada hari itu juga. Targetnya mobil PLAT N ini minimal ada empat unit, untuk mengcover Malang utara, barat, selatan, dan timur. Pelayanan buka dari pagi hingga jam 11 malam,” rincinya.

Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Selain itu juga mengatur penyelenggaraan teknis hak akses dan pemanfaatan data kependudukan.

Sanusi berharap inovasi terkait pelayanan Dukcapil ini bisa memberi kemudahan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

‘’Yang dimaksud hak akses di sini adalah hak yang diberikan Medagri kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam urusan administrasi kependudukan, dan untuk dapat mengakses basis data kependudukan sesuai izin yang diberikan,” katanya.