Menunda Pemilu Dinilai Kejahatan Konstitusi Luar Biasa

NOTULA – Usulan penundaan Pemilu 2024 dari pimpinan partai koalisi pemerintah tak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih semua yang seolah tersusun rapi dan tanpa komando itu, kini mulai terungkap.

Demikian dikatakan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule, seperti dikutip dari rmol.id, Kamis (3/3/22).

Menurutnya, mereka yang mengusulkan Pemilu ditunda patut diduga memiliki sangkutan kasus, khususnya korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dengan mudah diminta mengumumkan usulan itu ke publik.

“Jadi, Ketum Parpol yang mengusulkan Pemilu diundur itu patut diduga memiliki kasus, khususnya KKN. Termasuk ‘biangnya’,” tegas Iwan Sumule.

Iwan menambahkan, pernyataannya itu merujuk pada pemberitaan yang menyiratkan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengumumkan usulan penundaan Pemilu setelah bertemu orang istana, yakni Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Terlepas dari itu, Iwan mengingatkan, penolakan dari masyarakat sudah teramat besar, sementara alasan tidak ada uang untuk Pemilu terus menyeruak. Buntutnya, dia menduga akan ada aksi ‘main kayu’ atau kekerasan, kalau ingin Pemilu tetap ditunda.

“Nah, untuk itu, rakyat harus bersiap!” tegasnya.

Dijelaskan juga, rakyat yang mayoritas menolak penundaan Pemilu adalah kelompok yang patuh pada konstitusi atau kesepakatan anak bangsa di bumi nusantara.

Sementara penundaan Pemilu adalah kejahatan konstitusi, karena tidak ada aturan yang membolehkan perpanjangan masa jabatan presiden dilakukan.

Menurutnya, usulan penundaan Pemilu juga teramat berbahaya, sebab tidak hanya bisa menimbulkan chaos, tapi juga berakibat perpecahan bangsa dan bubarnya sebuah negara.

“Jadi ini kejahatan yang tak ada ampunannya. Semua seperti terstruktur, terorganisir, dan massif. Ingat, menunda Pemilu merupakan kejahatan konstitusional luar biasa,” tutupnya.