Menkominfo Diingatkan, Gaji Pegawai Negeri dari Negara, Bukan Presiden

NOTULA – Mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen (purn) Johannes Suryo Prabowo ikut menanggapi sindiran Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, kepada salah satu aparatus sipil negara (ASN) di kementeriannya.

Pada acara Kominfo Next yang digelar di Hall Basket, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1), Menteri Rudiantara sempat menyindir seorang ibu-ibu ASN (pegawai negeri sipil).

Ketika itu Rudiantara sedang menyosialisasikan stiker sosialisasi Pemilu 2019. Ada dua pilihan stiker yang ditawarkan kepada para ASN, dan nantinya ditempel di komplek kementerian mereka. Para ASN diminta memilih satu di antara 2 stiker itu.

“Teman-teman memilih nomor satu atau nomor dua?” tanya sang menteri.

Pertanyaan Menkominfo itu justru dimaknai sebagai pilihan di Pilpres 2019 oleh para ASN, yang ketika itu ramai bersorak nomor dua.

Rudiantara pun memanggil salah seorang ibu-ibu ASN yang turut berteriak nomor dua. Kepada ibu itu, dia meminta untuk menjelaskan alasan memilih stiker nomor dua.

Alih-alih menerangkan alasan soal stiker nomor dua, jawaban ibu-ibu berjilbab biru itu malah menjurus ke Pilpres. Dia mengaku memilih nomor dua karena keyakinan.

“Keyakinan atas visi-misi yang disampaikan nomor dua, yakin saja,” tegas si ibu.

Rudi mengaku tidak menerima alasan tersebut. Sebab, ibu itu tidak berbicara mengenai desain stiker yang dipilihnya. Kemudian ibu tersebut dipersilakan kembali ke tempat duduk.

Di tengah perjalanan, Rudi kemudian memanggil dan bertanya tentang asal gaji yang diperolehnya selama ini. “Yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa?” tanya Menteri dengan nada meninggi.

“Bukan yang keyakinan ibu?” sambung Rudiantara, menimpali jawaban ibu tersebut, seperti dikutip dari rmol.co.

Menanggapi itu, JS Prabowo menegaskan, ASN merupakan pegawai negeri yang pada zaman dulu disebut sebagai abdi negara.

Dia mengingatkan Menkominfo Rudiantara, bahwa sebagai abdi negara, ASN mendapat gaji dari negara. Tentunya, gaji dari pemerintah yang sudah disetujui rakyat melalui DPR.

“Jadi yang nggaji ASN itu bukan presiden, iya kan?” tanyanya dalam akun Twitter pribadi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).