Menko Muhadjir Wanti-wanti: Jangan Korupsi Dana Desa

NOTULA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, wanti-wanti agar pemerintah daerah hingga jajaran desa bertindak adil kepada seluruh masyarakat, jangan ada diskriminasi dalam penyaluran dana bantuan.

“Mohon dana desa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan ada penyelewengan, jangan ada korupsi di desa. Saya imbau semuanya bisa jadi negarawan dan berlaku adil kepada seluruh masyarakat,” tutur Muhadjir, saat Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (16/3/23).

Menurutnya, setiap kabupaten dan kota harus mencermati dana desa, karena kebijakan saat ini sebagian besar difokuskan pada tiga hal, penanganan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan ketahanan pangan, dilakukan secara simultan, tidak parsial, karena satu sama lain berkait erat.

“Kita ingin memadukan antara penanganan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting, karena intervensinya relatif sama, terutama intervensi sensitif. Karena itu mohon Bapak Gubernur, Sekda, Para Bupati, betul-betul mendayagunakan dana desa, di samping bantuan lain dari pusat,” imbuhnya.

Berdasar data Kementerian Keuangan 2023, realisasi dana desa Provinsi Kalimantan Tengah baru tersalur 16,7% dari total pagu alokasi sebanyak Rp. 1,21 Triliun.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Nuryakin, mengatakan, pihaknya masih berupaya melakukan sinkronisasi penggunaan dana desa untuk keperluan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem. Akan menindaklanjuti lebih serius arahan Menko PMK.

“Sejauh ini kami telah berusaha menjalankan sejumlah program bantuan langsung untuk masyarakat miskin ekstrem. Tapi memang belum berdampak signifikan dalam menurunkan angka stunting,” katanya.

Jauh dari harapan

Sebagaimana diketahui, menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting di Kalimantan Tengah mencapai 26,9% di tahun 2022, memang menurun 0,5% dari tahun sebelumnya. Namun masih jauh dari harapan, bahkan masih di atas rata-rata nasional sebesar 21,6%.

Berdasar data survei yang sama, Kabupaten Gunung Mas menjadi daerah dengan tingkat prevalensi stunting terendah pada 2022, dengan 17,8% serta Kabupaten Murung Raya menjadi daerah dengan tingkat prevalensi tertinggi mencapai 40,9%.

Daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem terendah di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Kaltingan, dengan 0,23%, sedangkan Kabupaten Seruyan menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi sebanyak 1,98%.

“Ke depan kami akan berupaya lebih maksimal untuk melakukan pendekatan pentahelix dengan melibatkan semua pihak, baik media, perguruan tinggi, masyarakat, serta pihak swasta dalam mendukung percepatan penurunan stunting,” imbuh Nuryakin.

Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Yoga Prasetianto menyampaikan pihaknya mengalami sejumlah masalah dalam melakukan intervensi spesifik dan sensitif, di mana hal tersebut dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari enam kecamatan berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

“Kami melihat memang pengawasan terhadap kepatuhan meminum tablet tambah darah masih rendah. Ditambah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat ke posyandu yang mengakibatkan upaya pemantauan tidak maksimal,” ujar Yoga.

“Sejumlah daerah juga kami lihat belum memiliki sanitasi yang layak, ada sekitar 26.036 atau sebanyak 74% KK. Hal ini ditambah dengan masih rendahnya jumlah pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang,” imbuhnya.(ANO)