NOTULA – Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Bersih bersama Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi mendesak penundaan pengumuman hasil penghitungan suara Pemilu 2019 pada, 22 Mei mendatang, karena ditemukan banyak masalah.

Marwan Batubara, Koordinator Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Bersih, mengatakan, pengumuman hasil perhitungan suara harus ditunda, karena adanya dugaan kuat terkait sandiwara atau skenario melalui quick count dan dugaan manipulasi perhitungan suara pada Sistem Hitung Suara (Situng) KPU.

“Jadi karena ada niat jahat, itu sudah tidak relevan. Kami minta ditunda,” tegasnya, di Jakarta Pusat, Sabtu (4/5).

Yang lebih parah, ia menduga dalam melancarkan skenario itu, KPU telah melibatkan Institut Teknologi Bandung (ITB) secara institusional.

“Saya juga ingin menyampaikan, kemarin mendapat informasi, yang mengembangkan IT KPU itu ITB sebagai lembaga. Saya kira teman-teman lulusan ITB namanya tidak mau tercemar oleh oknum-oknum yang terlibat dalam mengembangkan IT KPU itu,” ungkapnya.

“Kami juga akan tuntut secara terbuka. Ini bisa dianggap sebagai kejahatan struktural. Ada lembaga KPU, ada pemerintah, ada lembaga pendidikan yang terlibat membuat sistem bermasalah yang tidak standar,” katanya lagi.

Penjara Bila Bersalah

Pada bagian lain, Marwan Batubara meminta semua pihak memantau penyelenggara Pemilu, khususnya dari segi laporan keuangan, dimana KPU mengelola dana lebih kurang sebesar Rp 25 triliun.

Bahkan ia juga meminta agar para anggota KPU yang terbukti bersalah untuk dipenjara. “Kami minta supaya dilakukan audit forensik,” tegasnya, seperti dikutip dari rmol.co.

Bukan hanya itu, ia juga meminta kepada para anggota KPU untuk diaudit dari sisi kinerjanya. “Jadi bukan cuma alat, manusianya juga diaudit,” tekannya.

Dia juga meminta pihak berwenang ikut mengawasi, bahkan mengaudit tempat pemungutan suara (TPS). “Karena diduga kuat ada TPS fiktif. Jadi intinya supaya itu diaudit,” lanjutnya.

Marwan juga meminta semua rakyat Indonesia terlibat memantau perubahan suara pada data C1 yang diinput pada Sistem Hitung Suara (Situng) KPU.

“Terutama di TPS dimana kita tinggal. Nanti aplikasinya akan kami siapkan. Semua rakyat bisa berpartisipasi agar kita bisa buktikan pelakunya ini bukan cuma curang, tapi juga pantas dipidana,” pungkasnya.