Margarito: Hakim MK Harus Dalami Tiga Ayat UUD Ini

NOTULA – Banyak kalangan harapan para hakim konstitusi bisa menangani kasus gugatan pasangan Prabowo-Sandi secara jujur dan adil, termasuk pakar hukum tata negara, Margarito Kamis. Dia percaya hakim akan bekerja objektif dan adil.

“Saya percaya sama kemampuan hakim, dan mereka akan objektif dan adil dalam memeriksa dan melihat masalah yang dipersoalkan itu,” kata Margarito, di Jakarta, Jumat (31/5).

Namun dia berpesan agar para hakim MK mendalami pasal-pasal pada UUD 1945 yang menjadi acuan dalam menangani gugatan ini. Ada tiga ayat yang menurutnya harus diselami Anwar Usman cs.

“Kepada hakim, saya minta dalami betul Pasal 6A UUD 1945, khususnya Ayat 5. Dan yang kedua, saya minta hakim betul-betul menyelami Pasal 22E ayat 1, serta ketiga, saya minta pak hakim menyelami betul Pasal 24C Ayat 1,” tutup Margarito.

Seperti dikutip dari rmol.co, Pasal 6A Ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia terkait tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam UU.

Sementara Pasal 22E Ayat 1 berbunyi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap lima tahun sekali.

Sedang Pasal 24C Ayat 1, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.