Mahyudin: Pemilihan Secara Langsung Perlu Dievaluasi

Nasional

NOTULA – Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin, berpendapat, pemerintah dan DPR perlu mengevaluasi pelaksanaan pemilihan secara langsung.

“Evaluasi pemilihan secara langsung bukan berarti mengembalikan ke pemilihan kepala daerah dan presiden seperti pada masa lalu, tapi evaluasi soal efektivitas, efisiensi dan dampak negatif,” katanya, usai Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada Himpunan Wanita Karya Samarinda, Selasa (4/12).

Menurutnya, pemilihan kepala daerah diatur dalam undang-undang, sedangkan pemilihan presiden diatur UUD. Dalam undang-undang disebutkan, pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis.

“Ini memungkinan bagi kita untuk mengevaluasi undang-undang dan melakukan perubahan undang-undang,” jelasnya.

Ditambahnkan juga, evaluasi pemilihan kepala daerah secara langsung meliputi bagaimana efektivitas dari pemilihan secara langsung, efisiensi anggaran, dan konflik-konflik horizontal sebagai ekses pemilihan secara langsung.

“Mungkin kita bisa melakukan pemilihan gubernur secara langsung tapi bupati atau wali kota cukup dipilih oleh DPRD dalam rangka efisiensi anggaran dan mengurangi efek negatif,” jelas Mahyudin.

Begitu juga dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. “Tidak ada salahnya dievaluasi juga. Apakah pemilihan presiden secara langsung ini sudah tepat,” katanya. Dia melihat ada bibit dan potensi perpecahan secara horisontal di masyarakat.

“Kalau Pilpres kita evaluasi bukan berarti harus kembali seperti dulu. Apakah sistem pemilihan ini sudah tepat atau perlu perbaikan. Apakah kita perlu mencontoh negara Amerika Serikat dengan sistem pemilihan negara bagian yang juga belum tentu pas dengan kita,” papar Mahyudin.

Masyarakat, kata dia, belum sepenuhnya siap dengan pemilihan secara langsung. Fakta di lapangan menunjukkan maraknya politik uang yang membuat pemilu berbiaya mahal, dan ujungnya banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi.

“Ini bagian yang harus kita pikirkan dan evaluasi,” kata Mahyudin sembari mengatakan, Indonesia memiliki demokrasi ala Indonesia sendiri.

“Kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Evaluasi adalah hal yang wajar untuk kita kaji kembali sistem pemilihan langsung tapi tidak berarti kembali seperti yang dulu,” tutupnya, seperti dikutip dari rmol.co.