Mahyudin: Dulu MPR Representasi Rakyat Indonesia

Nasional

NOTULA – Sejak amandemen UUD 1945 pada 1999, MPR (Majelis Permusyawaratan Perwakilan) sudah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan tidak lagi merepresentasikan kedaulatan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR, Mahyudin, dalam sebuah diskusi publik bertajuk ‘MPR Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat’, di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (22/11).

“Dulu, anggota MPR terdiri dari anggota DPR hasil Pemilu, ditambah utusan daerah, dan ditambah utusan golongan, di sinilah cermin representasi dari rakyat Indonesia, karena ada utusan golongan itu,” kata dia.

Politisi asal Kalimantan Timur itu juga menambahkan, ketika MPR berubah komposisi dari gabungan DPR dan DPD yang dua-duanya dihasilkan oleh pemilihan umum, sebenarnya tidak bisa dikatakan bahwa seluruh rakyat terwakili di MPR.

“Kenapa? Karena dengan sistem Pemilu seperti sekarang, dengan sistem suara terbanyak, secara otomatis memang ada kelompok-kelompok yang tak terwakili di MPR. Dulu, yang namanya Utusan Golongan itu mestinya ada golongan kelompok minoritas bisa terwakili,” bebernya.

Konsep MPR dulu sangat mencerminkan demokrasi ala Indonesia yang mengedepankan musyawarah mufakat dan gotong royong sebagai pilarnya. Namun sejak amandemen, karakter itu berubah menjadi liberal dan hanya mementingkan kekuasaan kelompok serta individu.

“Semangatnya amandemen membangun demokratisasi itu mengakibatkan banyak kelompok-kelompok yang akhirnya tidak terwakili,” tandasnya, seperti dikutip dari rmol.co.