Mahfud MD: Semua OTT Sudah Benar Secara Hukum

Nasional

NOTULA – Semua operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Prof Mahfud MD, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menegaskan, langkah komisi antirasuah dalam melakukan OTT terhadap para koruptor sudah benar adanya.

“Kalau aspek tindakan, aspek hukum, menurut saya sudah benar,” tegasnya, usai diskusi di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (29/12).

Menurut dia, sepanjang sejarah, tidak ada satupun OTT yang akhirnya tidak terbukti saat dibawa ke meja sidang. Semua pelaku yang terjaring OTT pasti akan dijatuhi hukuman.

“Selalu terbukti kalau sudah OTT. Nggak ada satupun. Anda boleh sebut satu kasus pun kalau ada. Kalau OTT itu memang sudah dilakukan. Karena itu sudah dilakukan secara cermat,” sergahnya.

Pada bagian lain Mahfud mengatakan, maraknya OTT kasus korupsi di negeri ini bukan karena BPIP tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Anggota Dewan Pengarah BPIP, Mahfud MD, menegaskan, lembaganya bukanlah eksekutor sebagaimana persepsi yang berkembang di tengah masyarakat saat ini.

“BPIP itu bukan lembaga eksekutor, sehingga masyarakat sering salah kalau ada sesuatu problem di tengah masyarakat, mana nih kok BPIP diam,” tegasnya, seperti dikutip dari rmol.co.

Pakar hukum tata negara itu juga mengatakan, BPIP hanya bertugas merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian yang berhak mengambil tindakan adalah instansi terkait, misalnya polisi, KPK, Menteri Keuangan dan lain sebagainya.

Adapun OTT yang sudah dilakukan selama ini, menurut dia, sudah benar menurut hukum. Buktinya, tidak ada satupun pihak yang terjaring diputus bebas.

“Yang kedua, tindakannya itu sendiri, OTT dan lain sebagainya, tentu kemudian ada dua aspek. Aspek pencegahan, pertahanan mental agar orang tidak korup, itu tugas BPIP masuk di situ. Memberi masukan kepada presiden tentang bagaimana masalah itu,” pungkasnya.