Mahfud MD: Negara Bisa Paksa Rakyat Divaksin, Pakar: Menolak Tak Dapat Dipidana

Nasional

NOTULA – Menko Polhukam, Mahfud MD, menegaskan, pemerintah dapat memaksa warga negara yang masuk kriteria disuntik vaksin Covid-19, atas dasar usaha perwujudan imunitas kelompok atau herd immunity, juga dalam rangka program kesehatan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD pada diskusi virtual Kagama UGM bertajuk “Vaksinasi Covid-19 dari Perspektif Hukum, Hak atau Kewajiban”, Sabtu (16/1/21).

“Anda boleh merasa tidak mau divaksin, tetapi itu melanggar hak asasi orang lain untuk sehat. Maka negara bisa memaksa, tetapi tentu tidak selesai di situ perdebatannya,” tegas Mahfud.

Dasar pemaksaan negara, tafsir Mahfud, tertuang dalam pasal 28 J UUD 1945, yang menyatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.

“Kalau anda merasa kesehatan itu hak anda. Hak asasi itu dibatasi dengan UU, yang kemudian UU diturunkan lagi dalam kebijakan pemerintah, dibatasi dengan UU untuk melindungi hak asasi orang lain,” ungkapnya.

Seperti diberitakan, pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 kepada 181,5 juta penduduk Indonesia, dan rampung sebelum akhir 2021. Presiden Jokowi mengatakan, vaksinasi kunci utama kebangkitan pasca pandemi.

Tak Dapat Dipidana
Sementara itu, secara terpisah, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, seperti dikutip dari RMOL.id, mengatakan, tidak ada aturan spesifik yang dapat mempidanakan seseorang yang menolak vaksinasi Covid-19.

Sebab, sejauh ini, kata dia, yang ada hanyalah kewajiban mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

“Yang menjadi kewajiban adalah mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sesuai Pasal 9 ayat (1) UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mencantumkan sanksi pidana jika menolak vaksin,” kata Suparji.

Dia juga menegaskan, tidak tepat dan tidak memenuhi asas legalitas apabila pelanggaran Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan diperluas ke penolakan vaksinasi.

“Jadi tidak tepat dan tidak memenuhi asas legalitas, jika pasal 93 itu diperluas ke penolakan vaksin. Terlebih saat ini PSBB, bukan karantina kesehatan,” tuturnya.

Dia menekankan, vaksinasi Covid-19 bersifat sukarela. Setiap warga negara berhak menolak atau menerima vaksin itu, karena memang tak ada aturan eksplisit tentang larangan menolak vaksin.

“Jadi, menolak vaksin merupakan hak asasi warga negara, karena dalam UU 6/2018 tidak terdapat norma yang mengatur vaksin. Pemerintah tak bisa mewajibkan atau mempidana yang menolak,” tegasnya.

Berdasar Pasal 5 ayat 3 UU Kesehatan, kata dia, “’setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.

Meski begitu, kata dia, vaksin sangat penting untuk menanggulangi Covid-19. Masyarakat diharapkan tak perlu cemas berlebihan karena penyelenggara negara pun sudah divaksin.

Pasalnya, semua negara juga menggunakan vaksin yang sama dengan Indonesia, misalnya Turki. Terakhir, Suparji mengimbau agar pemerintah mengedepankan tindakan edukatif dan persuasif ketimbang represif.

“Kondisi masyarakat sedang susah, jangan diperparah dengan ancaman pidana,” tutupnya.