Mahfud MD: Kalau Ada yang Mengatasnamakan FPI, Tolak!

Nasional

NOTULA – Saat ini Front Pembela Islam (FPI) dinilai sudah tidak lagi memiliki legal standing sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas), dan secara de jure sebenarnya telah bubar sejak 20 Juni 2019.

Karena itu pemerintah melarang segala kegiatan pihak-pihak yang mengatasnamakan diri sebagai FPI.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, dalam keterangan pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Rabu (30/12/20)

“Jadi, kalau ada organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak, karena legal standingnya tidak ada, terhitung hari ini,” tegasnya.

Dia juga menjelaskan, FPI yang sebenarnya sudah bubar sebagai Ormas, tetapi masih melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban, keamanan, dan bertentangan dengan hukum, menjadi pertimbangan larangan itu terbit.

Pelarangan aktivitas FPI didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember 2014.

Setiap kegiatan yang dilakukan FPI dihentikan, karena tidak lagi memiliki legal standing, baik sebagai Ormas maupun organisasi biasa.

“FPI tidak punya legal standing kepada aparat pemerintah pusat dan daerah,” sambung mantan ketua MK itu, seperti dikutip dari RMOL.id.

Pelarangan kegiatan FPI itu dipertegas melalui Keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian FPI.

Hadir dalam konferensi pers itu, Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Menkominfo Johnny G Plate, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala BIN Budi Gunawan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.