Mahfud MD: Kalau Ada Pasal RKUHP Membahayakan, Ya Dihapus

Nasional

NOTULA – Ternyata Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah lama dibahas. Menurut rencana, RKUHP akan diberlakukan, sebagai hadiah kemerdekaan Republik Indonesia.

Fakta itu diketahui saat Dewan Pers yang dipimpin langsung Prof Azyumardi Azra, bertemu Menko Polhukam, Mahfud MD, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (28/7/22).

Hadir juga Wakil Ketua, M Agung Dharmajaya, dan sejumlah anggota Dewan Pers, seperti Arif Zulkifli, Ninik Rahayu, Yadi Hendriana, dan A Sapto Anggoro, dan Sasmito Madrim sebagai anggota konstituen Dewan Pers.

“Sebenarnya masih ada waktu pembahasan. Jika ada masalah, bukan ditunda, tapi dilakukan perbaikan. Kalau jelas ada pasal membahayakan, ya dihapus atau direformulasi,” kata Mahfud.

Dia juga mengatakan, RKUHP dulu sudah akan diketok. Tapi lantaran ada demo besar, pada 2019 presiden minta pengesahannya ditunda. Kepada Dewan Pers, Mahfud minta catatan reformulasi terhadap pasal-pasal yang dinilai bermasalah.

“Sampaikan reformulasi secara konkret sekaligus simulasinya. Besok saya sampaikan ke Kemenkumham. Wamenkumham akan kita panggil minggu depan,” ungkapnya, seperti dikutip dari rmol.id.

Dia juga menambahkan, KUHP merupakan politik hukum penting. Pemerintah berharap berlaku saat peringatan kemerdekaan nanti, karena KUHP yang berlaku saat ini produk kolonial.

Namun Dewan Pers bersama masyarakat sipil lainnya melihat ada 14 pasal dan 9 klaster yang potensial melemahkan kebebasan pers. Maka perlu dihapus atau direformulasi.

Mahfud juga menuturkan, ada sekitar 700-an pasal dalam RKUHP. “Jika ada usulan 14 pasal, jumlah itu tidaklah banyak,” katanya.

Pihaknya tak mau menjamin penundaan berlakunya KUHP. Ia hanya menegaskan, sebelum RKUHP maju ke persidangan, harus dibahas secara jelas. Menko Polhukam berjanji memanggil Kemenkumham untuk membicarakannya dan melibatkan Dewan Pers.

Sedang Prof Azra memaparkan, pada 2018 Dewan Pers sudah mengajukan usulan delapan klaster pasal yang dinilai bermasalah. Namun, masukan itu tidak dimasukan sama sekali.

Dalam draf sekarang ini, urainya, malah ada 9 klaster dari 22 pasal umum yang mengganggu hak berekspresi, 14 di antaranya berkaiatan dengan kemerdekaan pers.

Dewan Pers juga sudah ketemu konstituen dan para pemangku kepentingan. Pertemuan dengan Kemkumham yang dipimpin Wamenkumham Prof Edward (Edi) Omar Sharif Hiariej dan tim perumus sudah dilakukan Dewan Pers, pekan lalu.

Rumusan reformulasi RKUHP diminta segera oleh Mahfud MD. Dewan Pers pun bekerja cepat. Pada Kamis ini juga langsung menyusun reformulasi dengan melibatkan Wakil Ketua Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, ahli hukum Bivitri Susanti, mantan Ketua YLBHI Asfinawati, dan Tim LBH Pers dipimpin Ade Wahyudin, juga lain-lain.

Samsan Ngandro berpendapat, pasal terkait dengan pers yang mengandung delik harus diperbaiki. Dewan Pers juga minta supaya pasal-pasal bermasalah didrop atau direformulasi.

Sementara Arif Zulkifli menyatakan pemberitaan soal terorisme pun bisa diperkarakan karena harus lengkap.

“Pemberitaan pers pasti yang terdepan dan belum lengkap. Demikian juga soal penghinaan pada presiden hingga lurah/kepala desa, bisa menjadi perkara,” paparnya.

Ia khawatir kelak ada selfcensorship yang tinggi di media, ini adalah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan pers dan masyarakat.

Sedangkan Ninik menuturkan, masih ada waktu untuk mengawal RKUHP. Dia berharap, pasal yang tak seharusnya ada bisa dikeluarkan. “Intinya adalah reformulasi,” kata dia.

Adapun Sasmito mengutarakan, secara prinsip AJI tidak menolak RKUHP itu. Tapi, RKUHP masih perlu masukan dari masyarakat luas dan penyempurnaan sehingga tidak buru-buru diberlakukan.