NOTULA – Prof Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), mengaku sudah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengantisipasi berbagai serangan yang bakal muncul setelah pencoblosan, awal Januari 2019 lalu.

Serangan-serangan itu, sambung Mahfud, antara lain kecurangan, tidak profesional, memihak, diintervensi, dan lain sebagainya.

“Waktu itu saya sudah ingatkan, KPU harus profesional. Yang saya sampaikan di ILC (Indonesia Lawyers Club) itu sekarang benar terjadi,” katanya, dalam akun Twitter pribadi, Minggu (21/4).

Dia juga mengingatkan, kisruh yang terjadi saat kali ini disebabkan sikap KPU yang kurang antisipatif, khususnya dalam penanganan informasi teknologi dalam penghitungan suara.

Kekurangan inilah yang menurutnya membuat KPU terkesan kurang profesional.

“Masak, salah input data sampai di 9 daerah? Masak dalam 3 hari baru terinput 5 persen? Penghitung swasta/perseorangan saja sudah lebih di atas 50 persen,” tegasnya.

Dikatakan juga, keadaan ini yang akhirnya menimbulkan berbagai spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana. Ada pihak yang kemudian curiga, KPU disusupi orang IT yang tidak netral.

“Jadi, KPU harus memastikan bahwa awak IT-nya benar-benar profesional dan netral. Bawaslu dan civil society harus diberi akses yang luas untuk langsung mengawasi,” tegas dia.