“Maaf, di Kemendikbud dan Kemenristekdikti Masih Ada Pungli”

Pendidikan

NOTULA – Anggota Komisi X DPR RI, Effendi MS Simbolon, mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) harus diaudit terkait sistem pendidikan nasional. Pasalnya, anggaran yang besar tak linier dengan prestasi pendidikan Indonesia.

Effendi Simbolon juga mengatakan, praktik pungli (pungutan liar) sesungguhnya masih marak terjadi di lingkungan Kemendikbud dan Kemenristekdikti.

“Mohon maaf, di Dikti dan Kemendikbud masih ada pungli. Mau jadi rektor atau kepala sekolah misalkan, harus setor sekian. Bahkan ini terjadi di almamater saya,” katanya, dalam diskusi bertajuk ‘Vokasi dan Ironi Pendidikan di Era Milenial’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11).

Parahnya lagi, lanjut politisi PDI Perjuangan ini seperti dikutip dari rmol.co, praktik pungli juga terjadi di beberapa sekolah.

“Jangan terlena dengan guru tanpa tanda jasa. Guru juga ada yang gombal. Ada juga guru yang mau naikin kelas muridnya, asal bayar berapa,” tambah Effendi.

Praktik pungli itu, tegasnya, menunjukkan bahwa ada ketidaksinkronan antara anggaran pendidikan yang besar, yakni 20 persen dari APBN, dengan moral pendidikan Indonesia. Maka dari itu, Kemendikbud dan Kemenristekdikti harus diaudit.

“Auditnya, audit sistem pendidikan nasionalnya. Kaitannya dengan kesejahteraan guru, sekolah-sekolah dan lain sebagainya,” pungkas Effendi meyakinkan.