LP3ES: Wacana Penundaan Pemilu Mengarah ke Otoritarianisme

Nasional

NOTULA – Upaya penundaan Pemilu dinilai sebagai gagasan yang menolak peraturan atau regulasi yang dibentuk untuk menjalankan sistem demokrasi yang baik di suatu negara.

Menurut Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto, pihaknya telah mengkaji wacana penundaan Pemilu sejak tahun lalu, yang memunculkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

“Isu ini sudah usang, cuma dimodifikasi sedikit. Kajian LP3ES sudah dipublish di berbagai buku terbitan kami. Tetapi kali ini serius, karena yang menggagas Ketum Parpol,” jelasnya, dalam diskusi virtual LP3ES bertajuk ‘Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi’, Selasa (1/3/22).

Wijayanto juga telah mendengar adanya dukungan terhadap penundaan Pemilu dari salah satu pimpinan Ormas keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf.

“Dan menarik juga kita mendengar ketua PBNU yang menyampaikan penundaan Pemilu masuk akal. Mereka orang-orang yang punya konstituen. Apalagi Ketum Parpol, bukan hanya punya konstituen, tapi punya kursi di parlemen,” imbuhnya.

Wijayanto menilai, isu penundaan Pemilu sama dengan isu yang digaungkan kelompok sipil yang mendukung adanya perpanjangan periode jabatan presiden, menjadi 3 periode.

Dalam buku yang diterbitkan Wijayanto dan LP3ES yang berjudul “Nestapa Demokrasi di Masa Pandemi” dan “Demokrasi Tanpa Demos”, para ilmuwan Indonesia yang menjadi penulis mengingatkan, Indonesia tengah mengalami kemunduran demokrasi yang serius. Bahkan mengarah putar balik ke arah otoritarianisme.

Sebab itu dia menekankan bahwa wacana penundaan Pemilu harus disikapi serius. Karena dalam kajian LP3ES, terdapat empat indikator yang yang ditulis oleh dua ilmuwan politik asal Amerika Serikat terkait ciri otoritarian.

Dalam studi tentang empat indikator perilaku otoriter yang ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, sambung Wijayanto, salah satunya penolakan atau komitmen lemah atas aturan main demokratis.

“Inilah yang menjadi salah satu alat analisis kita untuk menilai keberadaan demokrasi Indonesia,” paparnya, seperti dikutip dari rmol.id.

Dia melihat wacana presiden 3 periode atau wacana penundaan Pemilu itu wacana yang menyalahi aturan demokrasi.

“Karena dalam negara demokrasi, yang sudah menjadi kesepakatan, bahwa kekuasaan harus dibatasi melalui Pemilu maksimal dua periode,” pungkasnya.