NOTULA – Di negara demokrasi, kebijakan Menko Polhukam Wiranto yang membatasi akses media sosial di tengah kerusuhan 21-23 Mei, dinilai tidak wajar.

Pendapat itu disampaikan akademisi Universitas Diponegoro (Undip), Wijayanto, di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (28/5).

“Menurut saya pemblokiran media sosial di negara demokrasi itu bukan hal yang lazim, apalagi pengguna WhatsApp misalnya, sangat banyak di Indonesia,” ujarnya.

Kalaupun alasannya keamanan dan demi menghindari penyebaran hoax di tengah aksi kerusuhan, dia menilai tidak seharusnya Wiranto mengeluarkan kebijakan itu.

Jangankan kerusuhan nasional, kata Wijayanto, kerusuhan yang terjadi akibat penolakan Pemilu curang itu hanya terjadi di titik tertentu dan tidak berimbas hingga ke luar Jakarta.

“Menurut saya (kerusuhan) itu hanya terjadi di beberapa titik di Jakarta, lalu kemudian diblokir untuk seluruh Indonesia. bagaimana bisa?” ungkapnya.

“Jadi ini (kebijakan membatasi akses media sosial) bagi saya adalah kebijakan yang lebay,” tandasnya, seperti dikutip dari rmol.co.