LaNyalla: Negara Harus Sejahterakan Rakyat, Bukan Perkaya Oligarki

Nasional

NOTULA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan, konstitusi harus dengan tegas dan jelas berpihak kepada pemilik kedaulatan negara, yaitu rakyat. Karena tujuan negara adalah welfare state, yakni mensejahterakan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan LaNyalla saat menghadiri undangan dialog yang digagas para tokoh pejuang konstitusi dan penjaga Pancasila, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (10/4/22) malam.

“Negara ini lahir untuk menyejahterakan rakyat. Tapi faktanya, arah perjalanan bangsa ini kita serahkan kepada partai politik, dan ekonomi Indonesia berpihak pada segelintir orang yang berkongsi dengan kekuasaan,” katanya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena amandemen konstitusi 1999-2002, yang membuat bangsa ini meninggalkan Pancasila sebagai falsafah dan wadah yang utuh untuk bangsa.

“Tanpa bermaksud menyalahkan siapapun, tetapi saya sudah sering sampaikan bahwa amandemen lonstitusi 1999-2002 adalah kecelakaan konstitusi yang kemudian menjauhkan kita dengan watak dasar dan DNA asli bangsa ini, yaitu Pancasila,” tambahnya.

Karena itu LaNyalla berterima kasih, masih ada para tokoh yang mendedikasikan diri untuk memperjuangkan eksistensi Pancasila.

“Kita tidak bisa membiarkan negara ini terus menerus dikuasai segelintir orang yang rakus menumpuk kekayaan, sementara ratusan juta rakyat tetap miskin dan menderita. Kita tidak bisa membiarkan Kekayaan sumber daya alam dikuras oligarki yang membiayai penguasa, sehingga kekuasaan terus berpihak kepada mereka,” papar dia.

Karena itu, LaNyalla menegaskan, konstitusi Indonesia harus dengan tegas dan jelas berpihak kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sebab, sistem perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama, dan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

“Insya Allah saya akan istiqomah berada di barisan yang ingin mengembalikan Indonesia menjadi negara kesejahteraan yang berkeadilan. Negara berdaulat, berdikari dan mandiri yang tidak dikendalikan segelintir oligarki, tapi negara yang lahir untuk kesejahteraan rakyat demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas dia.

Pada kesempatan itu LaNyalla juga menyinggung tuduhan dirinya sebagai otak di balik rencana aksi mahasiswa 11 April. Tentang hal ini LaNyalla malah bersyukur.

“Sempat ramai di Medsos, saya dituduh sebagai otak di belakang demo mahasiswa. Alhamdulilah, karena dari dulu sudah sering difitnah. Tapi saya yakin, kalau difitnah itu malah akan menaikkan derajat kita. Siapa tahu dengan dituduh otak demo turunkan presiden, insya Allah nanti saya jadi presiden,” ujarnya.

Ditegaskan juga, dirinya bukan oposisi, tetapi memilih sebagai negarawan. Sebagai pihak yang mengkoreksi penyelenggaraan negara dengan keadilan. Sebab seorang negarawan harus adil sejak dalam pikiran.

“Saya berusaha menyuarakan kebenaran. Karena kita harus berpikir ke depan, mewariskan demokrasi yang baik kepada anak cucu,” katanya.

Hadir para tokoh pejuang konstitusi, antara lain M Hatta Taliwang (koordinator Grup Konstitusi), Siti Zuhro (peneliti senior BRIN), Brigjen TNI (Purn) Hidayat Poernomo (Ketua Umum Gerakan Bela Negara), Mantan Dubes Indonesia untuk Polandia Hazairin Pohan, Prof Achmad Mubarok, Ichsanuddin Noorsy, Sayuti Asyathri, Ahmad Yani, M Jumhur Hidayat, Ali Hardi Kiai Demak, Bambang Wiwoho, Dr. Mulyadi, Eggy Sudjana dan beberapa tokoh serta komunitas emak-emak.