LaNyalla: Konstitusi Sudah Tak Nyambung dengan Pancasila

Nasional

NOTULA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berpendapat, ciri utama demokrasi Pancasila adalah terwakilinya semua elemen bangsa sebagai pemilik kedaulatan utama pada lembaga tertinggi negara. Hal itu kini sudah tidak ada.

Atas dasar itu, LaNyalla menilai konstitusi Indonesia saat ini sudah tidak nyambung lagi dengan Pancasila dan Teks Pembukaan UUD 1945.

“Sebenarnya itu sudah terjadi selama 20 tahun berjalan, sejak amandemen konstitusi 1999 hingga 2002 silam,” katanya, saat penutupan Muscab dan pelantikan pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Tulungagung, Minggu (19/12/21).

Lebih lanjut dijelaskan, desakan reformasi telah mendorong amandemen konstitusi hingga 4 tahap. Awalnya, amandemen dimaksudkan untuk penyempurnaan atas UUD 1945 naskah asli, nyatanya membongkar total.

“Naskah asli UUD 1945 yang terdiri dari 1.500 kata, menjadi 4.500 kata, yang secara substansi sangat berbeda dengan naskah aslinya. Hasilnya, konstitusi hasil amandemen 2002 berubah jauh dari struktur konstitusi asli yang dihasilkan para pendiri bangsa,” tegasnya.

Pada konstitusi yang asli, sebelum dilakukan amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara, perwujudan kedaulatan rakyat dari semua elemen bangsa ini. Baik itu elemen partai politik, daerah-daerah, dan golongan-golongan.

“Dengan demikian, utuhlah demokrasi kita, menjadi demokrasi yang berkecukupan, karena semua terwakili sesuai ciri demokrasi Pancasila,” paparnya, seperti dikutip dari rmol.id.

Sedangkan pada konstitusi hasil amandemen 2002, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Utusan daerah dan golongan dihapus, diganti Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Selanjutnya presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik, dan dipilih langsung oleh rakyat.

“Sebaliknya, DPD RI sebagai wakil dari daerah, wakil dari golongan-golongan, wakil dari entitas-entitas civil society non-partisan, terpinggirkan. Semua simpul penentu perjalanan bangsa ada di tangan partai politik. Ini yang kemudian menghasilkan pola the winner takes all,” pungkasnya.