LaNyalla: Kasus Korupsi Ekspor CPO, Bukti Oligarki Sawit Rakus

Nasional

NOTULA – Kejaksaan Agung menahan 4 tersangka terkait penerbitan surat izin ekspor minyak sawit mentah/crude palm oil (CPO), hingga menyeret pejabat Kementerian Perdagangan dan 3 petinggi perusahaan kelapa sawit besar.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai itu sebagai bukti kerakusan oligarki penguasa sawit.

“Ini yang saya katakan bahwa oligarki begitu mempengaruhi kebijakan di pemerintahan. Kementerian yang seharusnya menjaga kuota ekspor dengan memperhatikan domestic market obligation (DMO), malah mengeluarkan persetujuan ekspor CPO,” tandas LaNyalla di sela reses di Jawa Timur, Rabu (20/4/22).

Penentuan DMO sebesar 30 persen oleh pemerintah, kata dia, sebenarnya untuk menjaga pasokan kebutuhan dalam negeri, termasuk menjaga suplay and demand pabrik minyak goreng. “Tetapi karena harga ekspor CPO sedang tinggi, dan permintaan di luar negeri banyak, mereka jadi rakus,” imbuhnya.

Kasus ini bukan hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga perekonomian negara. Akibat kuota DMO berkurang, minyak goreng jadi langka dan mahal. Pemerintah terpaksa mengeluarkan uang dari pajak rakyat untuk BLT, agar masyarakat mampu membeli.

“Jadi uang negara dikeluarkan untuk mensubsidi kerakusan mereka. Ini kerugian perekonomian negara. Bukan saja kerugian keuangan negara. Ini melampaui batas. Padahal DMO dan DPO (domestic price obligation) adalah atensi langsung presiden, dan yang jadi garda depan untuk menjaga adalah kementerian perdagangan,” urainya.

Diungkapkan juga, selama ini perusahaan kelapa sawit besar, termasuk 3 yang ditetapkan Kejagung terlibat, yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim Mas dan Permata Hijau Grup, adalah penerima dana triliunan rupiah dari program proyek BioDiesel dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).

Dari data BPDPKS, seperti dilansir Majalah Tempo, sejak 2005 hingga 2021, PT Wilmar Grup menerima Rp 39,52 triliun. Sedangkan PT Musim MAS Grup menerima Rp 18,67 triliun. Dan Permata Hijau Grup menerima Rp 8,2 triliun.

Dan dari total 6 kegiatan pemanfaatan dana BPDPKS yang berasal dari pungutan ekspor CPO dan produk turunannya, ternyata 80 persen digelontorkan kepada sekitar 10 perusahaan besar kelapa sawit untuk subsidi program BioDiesel.

“Sementara dana untuk peremajaan sawit rakyat pada 2016 hingga 2021 hanya 5 persen, atau sekitar Rp 6,59 triliun. Pantas saja kesejahteraan petani sawit tak pernah dirasakan. Apalagi keinginan pemerintah provinsi penghasil agar mendapat dana bagi hasil (DBH), sudah pasti tak akan pernah terealiasi,” ungkap senator asal Jawa Timur ini.

Celakanya lagi, masih seperti ditulis Tempo, konsep pengumpulan dana dari pungutan ekspor yang dikumpulkan di BPDPKS penggunaannya ditentukan oleh Komite Pengarah, yang dipimpin Menko Perekonomian, melibatkan empat pengusaha sawit besar dalam rapat terkait program BioDiesel.

“BPDPKS hanya jadi kasir aja, terserah keputusan rapat-rapat itu. Jadi jangan heran kalau KPK pernah menyatakan bahwa ada kelebihan biaya program subsidi BioDiesel yang merugikan negara sebesar Rp 4,2 triliun pada 2020,” tukasnya, seraya mengatakan bahwa dirinya akan membongkar kesalahanan kelola itu.

Seperti ramai diberitakan, Kejaksaan Agung, Selasa (19/4/22) menahan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan berinisial IWW terkait pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Selain IWW, tiga tersangka lainnya yakni Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, General Affairs PT Musi Mas berinisial PT, dan Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, juga ditahan.