LaNyalla Berharap Mahasiswa Indonesia di Madinah Cermati Persoalan Fundamental Bangsa

Nasional

NOTULA –  Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bersama Wakil Ketua, Mahyudin, serta Senator Lampung, Bustami Zainuddin, dan Senator Sulsel, Andi Muhammad Ihsan, menerima 21 mahasiswa asal Indonesia, di Hotel Hilton Madinah, Selasa (10/4/22) malam waktu Saudi.

Dalam beberapa hari terakhir pimpinan dan anggota DPD RI berkunjung ke Kota Madinah. Salah satu kegiatannya menerima perwakilan mahasiswa Indonesia yang saat ini tengah studi di Universitas Islam Madinah.

Juru bicara mahasiswa Indonesia di Universitas Islam Madinah, Afif Marzuki Muslim, menyatakan, secara umum sekitar 1.100 mahasiswa Indonesia di Madinah relatif tidak mengalami permasalahan. Karena beasiswa belajar yang diberikan Kerajaan Saudi Arabia sudah cukup.

“Beasiswa yang kami terima sudah lengkap, mulai biaya studi, living cost, bahkan tiket untuk pulang pergi saat liburan studi juga diberi. Persoalan hanya saat pandemi Covid, kami sempat kesulitan kembali ke sini, setelah libur. Tetapi Alhamdulillah sekarang sudah mendekati normal,” tukas Afif.

Saat dialog, mahasiswa asal Semarang, Ahmad Abdun Nasir, menanyakan, mengapa korupsi di Indonesia seperti sulit diberantas, bahkan trennya cenderung meningkat pasca reformasi.

“Kami terkadang malu jika mendengar berita-berita kasus korupsi besar yang juga diketahui teman-teman dari negara lain di sini, atau teman-teman mahasiswa asal Saudi. Kami sulit menjelaskan jika mereka tanya,” tanyanya.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, mengakui, sejak reformasi, tren korupsi memang meningkat, dengan indikator banyaknya kepala daerah yang terlibat.

“Sebenarnya dari zaman dulu mental tikus-tikus itu sudah ada. Tetapi kalau dulu tikus mencuri 10 persen makanan yang ada di meja. Kalau sekarang, mejanya pun digerogoti. Ini parah, dan itu terbaca dalam Indeks Persepsi Korupsi kita yang faktanya memang meningkat,” ungkapnya.

Ditambahkan, salah satu penyebab adalah perubahan mendasar sistem tata negara, dari sebelumnya Demokrasi Pancasila yang menitikberatkan kepada sistem perwakilan, menjadi Demokrasi Liberal dengan pemilihan langsung.

Ditambah adanya biaya mahar yang harus dibayarkan calon pemimpin kepada partai politik, sehingga yang terjadi, kita memilih pemimpin penyogok. Dan rakyat pemilih, faktanya juga disogok melalui politik uang.

“Sehingga klop. Pemimpinnya penyogok, rakyatnya mau disogok. Lalu apa hasilnya? Ya keburukan pasti. Karena kita telah menjalankan proses yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Dan rakyat mendukung lahirnya penguasa seperti itu,” imbuh Mahyudin.

Sementara Senator Lampung, Bustami, mengatakan, sebagai pimpinan Komite II DPD RI yang membidangi Sumber Daya Alam, sangat prihatin dengan banyaknya produk Undang-Undang yang menguntungkan segelintir elite atau oligarki ekonomi di Indonesia.

“Padahal sudah sangat jelas, Pasal 33 Konstitusi kita memberi amanat tentang Kemakmuran dan Kesejahteraan rakyat. Tetapi siapa yang menikmati hak konsesi lahan dan hak operasi tambang-tambang besar, kan Oligarki ekonomi tadi,” tandasnya.

Memungkasi pertemuan itu, Ketua DPD RI berpesan agar para mahasiswa yang studi di Madinah memperkuat mental dan spiritual agar mampu menyampaikan yang benar itu benar. Dan yang salah itu salah.

“Pelajari dan cermati persoalan-persoalan fundamental bangsa kita. Lalu sampaikan. Jangan takut. Kita hanya boleh takut kepada Allah SWT. Jangan takut menyampaikan kebenaran. Karena itu saya pesan, pelajari dengan cermat. Lalu sampaikan,” ujarnya.

Dikatakan LaNyalla, salah satu persoalan mendasar di Indonesia adalah hegemoni partai politik pasca reformasi. Sehingga lahirlah Pasal 222 tentang ambang batas pencalonan Capres dan Cawapres atau presidential threshold, dalam Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu.

“Pasal ini adalah salah satu sebab persoalan-persoalan yang timbul di Indonesia. Pelajari ini, dan sampaikan pikiran-pikiran jernih kalian dari Madinah. Karena Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga marwah Konstitusi, sampai hari ini tidak jelas menyikapi hal ini,” tukas LaNyalla.

Hadir dalam pertemuan itu, Sekjen DPD RI, Rahman Hadi, Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zubair dan Staf Khusus Ketua DPD RI Syaifudin Alamsyah, serta Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman.

Kunjungan kali ini, dikhususkan untuk melihat langsung kesiapan akomodasi, transportasi dan layanan kesehatan jamaah Haji Indonesia serta membicarakan sejumlah permasalahan yang melingkupi TKI/TKW dari beberapa daerah di Indonesia, khususnya Provinsi NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Ketua DPD RI beserta rombongan berencana mengunjungi Daerah Kerja (Daker) Madinah, Mekkah dan Jeddah, dan direncanakan kembali ke Indonesia pada tanggal 18 Mei 2022.