Lagi, KPK Didesak Telusuri Dugaan Aliran Dana Korupsi Bansos ke PDIP

Nasional

NOTULA – Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran suap Bansos Covid-19 ke elite PDIP terus digaungkan.

Kali ini disampaikan Solidaritas Mahasiswa Hukum (Somasih), yang menilai korupsi Bansos di tengah pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi sebagai kejahatan luar biasa yang dilakukan para pejabat tinggi negara dan elite politik.

“Kasus Bansos yang dikelola Kementerian Sosial ini berimbas pada parlemen dan pedagang makro yang notabene kader PDIP yang dipimpin ibu Megawati Soekarnoputri,” tegas Presidium Somasih, Malik Bregel R, di Jakarta, Rabu (27/1/21).

Menurut dia, dua kader PDIP yang didga terseret dalam kasus Bansos adalah Herman Herry dan Ihsan Yunus, selain Juliari Peter Batubara (JPB) yang menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum (Wabendum) DPP PDIP sekaligus Menteri Sosial.

Berdasar catatan Somasih, kata dia, ada delapan poin yang harus disampaikan, yakni mendukung langkah-langkah proaktif yang dilakukan KPK dalam mengungkap kasus korupsi dana Bansos Covid-19.

Kedua, menolak setiap isu yang melemahkan KPK dalam mengungkap kasus Bansos. “Somasih meminta KPK memeriksa (elite) PDIP terkait alur anggaran Bansos Covid-19. Kami menduga Herman Herry dan Ihsan Yunus sebagai aktor parlemen yang terlibat dalam kasus ini,” kata Malik.

Selain itu, sambungnya, Somasih mengutuk keras perbuatan keji semacam korupsi dana Bansos saat kondisi pandemi. “Terapkan hukuman mati terhadap pelaku koruptor dana bansos,” tegasnya seperti dikutip dari RMOL.id.

Dia juga mengatakan, Somasih yakin bahwa sosok Madam di kasus itu akan terungkap dan pada akhirnya terseret proses hukum. “Kami mengajak masyarakat dari Sabang sampai Merauke menyerukan hukuman mati bagi koruptor dana Bansos Covid-19 ini,” pungkasnya.