Kuasa Hukum dr Ani Laporkan Balik Pelapor dan tamsh-news.com

NOTULA – Tim kuasa hukum dr Robiah Khairani Hasibuan atau dr Ani Hasibuan, akan melaporkan balik pelapor maupun portal media tamsh-news.com ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Kepastian itu disampaikan kuasa hukum dokter Ani Hasibuan, Slamet Hasan, Minggu (19/5). “Nanti setelah bu Ani datang atau tidak datang, Senin (20/5), kemungkinan kami laporkan balik, pelapor dan tamsh-news.com,” katanya.

Seperti dikutip dari rmol.co, Slamet mengatakan, pelapor telah menyebarkan informasi kepada khalayak yang menyudutkan serta mencemarkan nama baik dokter Ani Hasibuan saat berbicara di depan wartawan.

“Pelapor (Carolus Andre Yulika) juga diwawancarai kan, saat itu dia mengatakan bahwa Bu Ani blablabla, artinya dia juga turut andil menyampaikan informasi kepada khalayak yang menyudutkan, yang berisi fitnah, pencemaran baik kepada Bu Ani,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga menemukan kejanggalan terkait portal tamsh-news.com.

“Kami dari tim kuasa, beberapa hari ini telah melakukan kajian, jadi kita akan laporkan tamsh-news.com, karena redakturnya nggak ada, kantornya dimana? Kita sudah kirim surat juga ke Dewan Pers. Kita akan laporkan semua. Bu Ani datang atau tidak, kita tetap melaporkan,” pungkasnya.

Sedianya dokter Ani diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jumat (17/5) lalu, tapi yang bersangkutan sakit. Untuk itu penyidik memanggil kembali dokter ahli syaraf itu besok pagi (Senin, 20/5).

Pada bagian lain Slamet belum bisa memastikan bisa tidaknya dokter Ani datang memenuhi panggilan penyidik.

“Kita sudah sampaikan kemarin (Jumat) di Polda, kita lihat perkembangannya (kesehatan dr Ani). Iya Bu Ani antara datang atau tidak,” ujarnya.

Ani Hasibuan dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya oleh Carolus Andre Yulika dengan laporan polisi nomor:LP/2929/V/2019/PMJ/Dit Reskrimsus pada tanggal 12 Mei 2019.

Dokter Ani Hasibuan disangkakan telah melanggar Pasal 28 Ayat 2 junto Pasal 35 junto Pasal 45 Ayat 2 UU 19/2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU 1/1946 tentang peraturan Hukum Pidana junto Pasal 55 Ayat 1 junto Pasal 56 KUHP.