NOTULA – Pengumuman hasil Pemilu serentak 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditengarai untuk menjadikan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) sebagai ‘pepesan kosong’, atau gerakan yang tidak membuahkan hasil.

Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto, mengatakan, yang dilakukan oleh Ketua KPK Arief Budiman dan jajarannya itu sangat tidak layak dan tidak pantas.

“(Karena) KPU melanggar yang sudah diumumkan. Jauh-jauh hari bilang akan mengumumkan pada 22 Mei seperti halnya Pilpres terdahulu, selalu di akhir masa tenggat,” kata Andrianto, seperti dikutip dari rmol.co, Selasa (21/5).

Kondisi itu memang bisa terjadi, karene, menurut Andrianto, sejak awal independensi dan kredibilitas KPU diragukan.

“Jadi, saya duga ada kekuatan besar yang membuat KPU tergopoh-gopoh. Jadi KPU ini jelas tidak kridibel,” tekannya.

Mengumumkan hasil pemilu pada dini hari tadi, hal itu juga diduga karena berkaitan rencana aksi besar-besaran yang akan dipusatkan di kantor KPU pada 21 dan 22 Mei.

Terkait itu, Andrianto yang juga aktivis mahasiswa 1998 ini menekankan, aksi akan tetap dipusatkan di kantor KPU dan Bawaslu.

“Tetap, pusat aksi sampai penetapan 25 Mei di Gedung Bawaslu,” pungkas inisiator Komando Barisan Rakyat Lawan Pemilu Curang (Kobarkan Perang) ini.