KPU Diminta Buka Kode Bintang pada NIK

Nasional

NOTULA – Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipublikasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tidak menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara lengkap (beberapa digit diganti dengan tanda bintang), dinilai berpotensi picu kecurangan data pemilih saat Pemilu.

Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Habiburokhman, menegaskan, seharusnya data pemilih diumumkan secara jelas dan lengkap.

“Demi tranparansi dan menghindari penggelembungan suara, kami minta KPU membuka kode bintang pada NIK pemilih yang tercantum dalam DPT,” kata dia, Selasa (11/12).

Sebab itu Habiburokhman mendesak KPU agar membuka NIK dalam DPT yang telah dipublikasikan. Dia juga mengatakan, KPU wajib membuka data pemilih secara jelas dan lengkap sebagaimana diamanatkan Komisi Informasi.

“Dasar hukum pembukaan kode bintang pada NIK pemilih adalah putusan Komisi Informasi DKI Jakarta yang memerintahkan KPU DKI membuka kode bintang itu,” jelas Habiburokhman.

Dia juga mengatakan, pembukaan kode bintang ini dapat dilakukan secara terbatas dengan melibatkan pihak-pihak terkait Pemilu, yakni partai-partai politik pendukung kedua Paslon, Bawaslu dan Kemendagri.

“Kami siap duduk satu meja dengan penyelenggara Pemilu dan Kemendagri, demi transparansi di Pemilu nanti,” tutupnya.