KPU di Daerah Jangan Terburu Menetapkan Paslon Terpilih

Nasional

NOTULA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah, yakni KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota diminta tidak terburu-buru menetapkan pasangan calon (paslon) terpilih Pilkada Serentak 2020.

Pernyataan itu disampaikan Komisioner KPU, Hasyim Asyari, dalam siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (18/12/20).

Karena, sambung Hasyim, usai penetapan hasil penghitungan suara masih ada tahapan Perselisihan Hasil Pemililhan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jadwal yang diberikan untuk pengajuan PHPU selama 3 hari sejak penetapan hasil penghitungan suara (13-17 Desember) untuk pemilihan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota, serta 16-20 Desember untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur.

Usai masa pengajuan, sambung Hasyim, KPU provinsi dan kabupaten/kota tidak bisa langsung menetapkan Paslon terpilih. Ada waktu tunggu selama 5 hari untuk memastikan ada tidaknya gugatan PHPU yang masuk ke MK dari suatu daerah.

“Jadi paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU,” katanya.

KPU Pusat menginstruksikan KPU provinsi, kabupaten/kota penyelenggara Pilkada agar pelaksanaan kegiatan Penetapan Paslon Terpilih mengikuti tahapan-tahapan.