KPK Ultimatum Kemenkeu, 12 Kepala Daerah Terlibat Suap DAK

Nasional

NOTULA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan ultimatum kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar bersikap transparan terkait dana alokasi khusus (DAK).

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyampaikan ultimatum itu, pemicunya, hingga kini sudah ada 12 kepala daerah yang diproses KPK karena melakukan suap berkenaan DAK.

Menurut Alex, berdasar proses penyidikan dan persidangan yang telah dilalui KPK, pengurusan DAK yang dipersoalkan itu seperti sudah sistemik.

“Bahkan ada salah satu kepala daerah yang pernah menyampaikan, kalau ingin mendapatkan uang, harus dengan uang juga. Artinya membeli uang dengan uang,” tegas Alexander Marwata kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).

Meski tujuannya untuk menambah anggaran pembangunan daerah, kata Alex, cara-cara yang digunakan sejumlah kepala daerah yang sudah diproses KPK tetap dianggap salah.

“Rasa-rasanya, sepanjang tujuannya digunakan untuk pembangunan daerah kan baik. Tetapi kembali lagi, cara yang bersangkutan untuk menambah anggaran APBD lewat DAK dengan menyuap, ini yang tidak bisa dibenarkan,” tegas Alex, seperti dikutip dari RMOL.id.

Hal itu terjadi karena tidak adanya transparansi dari Kemenkeu dalam pengurusan DAK. Sehingga, kepala daerah dibuat bingung, apakah bakal mendapat DAK atau tidak.

“Kalau DAK dari awal sudah transparan, kira-kira daerah dengan kriteria apa saja yang berhak, tentu kepala daerah itu tidak akan mengurus, karena sudah tahu bahwa daerahnya akan mendapat alokasi DAK,” jelas Alex.

Sehingga, selain penindakan yang dilakukan KPK, pihaknya juga melakukan pencegahan dengan mengultimatum, agar Kemenkeu bersikap transparansi.

“Upaya-upaya pencegahan sudah kami koordinasikan dengan Kementerian Keuangan agar transparansi dalam pengalokasian DAK dikedepankan. Sehingga tidak ada lagi daerah-daerah yang mencoba-coba atau menebak-nebak, kira-kira daerah saya dapat atau tidak,” terang Alex.

Hal itu perlu dilakukan agar perbuatan melawan hukum dengan melakukan suap tidak kembali terulang.