KPK Temukan Kemahalan Harga Bansos PKH dan BPNT Kemensos

Nasional

NOTULA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kemahalan hingga senilai Rp 222,65 miliar per tahun dari harga bantuan sosial (Bansos) reguler yang digelar Kementerian Sosial (Kemensos).

Temuan itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat memaparkan hasil kinerja KPK selama 2021 di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (29/12/21) petang.

Alex menjelaskan, selama 2021, KPK telah membuat 27 kajian. Salah satunya terkait kajian tatakelola bansos reguler seperti program keluarga harapan (PKH), dan bantuan pangan non-tunai (BPNT).

Berdasarkan hasil pemantauan, observasi, dan analisis, kata dia, ditemukan potensi permasalahan dari kedua program tersebut.

Permasalahan yang ditemukan KPK menyangkut kemahalan harga sebesar rata-rata 14 persen dari harga pasar, atau kurang lebih senilai Rp 222,65 miliar per tahun.

Menurutnya, sistem pengawasan program BPNT masih lemah. Pendistribusian BPNT dan PKH belum terkelola dengan baik. “Dashboard penyaluran PKH perlu dibuat lebih baik,” katanya.

Menyangkut kemahalan harga dan sistem pengawasan program BPNT masih lemah, menurut Alex, Mensos Tri Rismaharini telah menyampaikan rencana perbaikan yang dipaparkan kepada pimpinan KPK.

Sedang terkait pendistribusian BPNT dan PKH belum terkelola dengan baik serta belum dibuatnya dashboard penyaluran PKH, KPK telah memberikan rekomendasi, yakni terhadap temuan pengendapan dana Bansos pada kartu keluarga sejahtera (KKS) yakni penyaluran BPNT dan PKH dilakukan setelah KKS diterima dan diaktivasi oleh penerima Bansos.

Selain itu, perjanjian kerjasama (PKS) antara Himbara dengan Kemensos untuk mempercepat pengembalian ke kas negara atas dana yang tidak terdistribusi juga perlu perbaikan.

Seperti dikutip dari rmol.id, rekomendasinya selajutnya adalah pembangunan dashboard lengkap yang memudahkan instansi terkait pengawasan serta monitoring dan evaluasi.