KPK Sentil Uang Pokir dalam Diskusi di Jakarta

Nasional

NOTULA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi, salah satu pintu terbesar dari korupsi di Indonesia adalah lewat pembahasan anggaran.

“Salah satu sumber dari korupsi adalah ketika dilakukan penyusunan anggaran,” tutur Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, dalam sebuah diskusi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Minggu (9/12).

Dia mencontohkan, pembahasan anggaran di DPR selalu ada anggaran pokok untuk pemikiran wakil rakyat yang disebut uang pokok pikiran (pokir).

“Dia (anggota DPR) harus berpikir kan tidak boleh tidak berpikir, tapi sekarang untuk berpikir itu harus dibayar khusus, ada namanya uang pokok pikiran, memang itu agak aneh,” jelasnya.

Tak hanya itu, kata Laode, sudah jadi rahasia umum ketika pengambilan keputusan ada istilah uang ketok palu.

Kasus ini cukup banyak ditangani KPK. Jika tidak ada uang Pokir atau pun ketok palu, kemungkinan anggaran yang diajukan ditolak.

“Tidak akan disetujui anggaran kota, kabupaten, propinsi atau bahkan kementerian/lembaga kalau tidak ada uang (pokir dan ketok palu),” tukasnya.