KPK: Sebelum Uji Klinis Rampung, Jangan Borong Vaksin Covid-19

Nasional

NOTULA – Ternyata pengadaan vaksin Covid-19 untuk vaksinasi massal juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu mengemuka pada konfrensi pers capaian kinerja KPK 2020. Dalam konteks ini, lembaga pimpinan Firli Bahuri itu turut menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk pengadaan vaksin Covid-19.

“Rekomendasi KPK, agar pembelian tidak langsung dalam jumlah besar,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Gedung Penunjang Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/20) siang.

Menurutnya, rekomendasi pembelian vaksin dalam jumlah besar diharapkan baru dilakukan setelah hasil uji klinis tahap III selesai.

“Rekomendasi lainnya adalah harus mendapatkan pertimbangan dari Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” jelas Alex, seperti dikutip dari RMOL.id.

Masih menudir dia, selain itu juga harus mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Tujuannya untuk membantu menganalisis draf kontrak pengadaan vaksin,” pungkas Alex mengingatkan.