KPK: Penyelenggara Negara Dilarang Terima Parcel Lebaran!

Nasional

NOTULA – Penyelenggara negara atau pegawai negeri dilarang menggunakan fasilitas dinas seperti mobil untuk mudik Lebaran, selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melarang menerima gratifikasi, baik berupa uang, bingkisan atau parsel dan lainnya.

Penegasan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati. Menurutnya, larangan itu semata-mata demi menjaga integritas dan potensi benturan kepentingan.

“Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Bila untuk kepentingan pribadi bisa menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan, dan memiliki risiko sanksi pidana,” tegas Ipi kepada wartawan, Rabu (20/4/22) pagi.

Larangan itu juga tercantum pada Surat Edaran (SE) KPK 9/2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

“Ini sebagai upaya pencegahan agar para pegawai di lingkungan KLPD maupun BUMN/BUMD terhindar dari risiko penyalahgunaan fasilitas itu, seiring tradisi mudik Lebaran,” kata Ipi.

Pada sisi lain, KPK mengapresiasi pimpinan yang telah menerbitkan surat edaran atau aturan internal yang melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan di luar kedinasan.

Larangan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 87/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.

Selain itu, menjelang Lebaran atau Hari Raya Idulfitri 2022 ini, KPK mengimbau kepada pimpinan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dan BUMN/D untuk memberikan imbauan internal kepada pegawai negeri di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi.

“Baik berupa uang, bingkisan atau parcel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya,” jelas Ipi.

Jika karena kondisi tertentu yang membuat pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak, diwajibkan melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Jika mendapatkan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan kedaluwarsa, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada instansi masing masing disertai dokumentasi penyerahan. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan itu ke KPK.

“Para aparatur negara juga dilarang meminta dana, sumbangan dan hadiah sebagai THR kepada masyarakat, perusahaan, ataupun penyelenggara negara lainnya, baik secara lisan atau tertulis,” pungkasnya.