KPK Pastikan Tindaklanjuti Laporan Dugaan Korupsi Gibran dan Kaesang

Nasional

NOTULA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi atas dua anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Pernyataan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri. Dia mengaku, pihaknya telah menerima laporan yang dilayangkan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Ali Fikri, KPK mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi. “KPK akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat,” jelasnya kepada wartawan, Senin (10/1/22) sore.

KPK, sambung dia, terlebih dulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data yang dilaporkan. “Verifikasi untuk menghasilkan rekomendasi, apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau diarsipkan,” kata Ali.

Menurutnya, proses verifikasi dan telaah penting, sebagai pintu awal apakah pokok aduan itu sesuai UU yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak.

Selain itu, kata dia lagi seperti dikutip dari rmol.id, KPK juga proaktif akan menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan yang dilaporkan.

“Bila aduan itu menjadi kewenangan KPK, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengaduan masyarakat menjadi salah satu simpul kolaborasi KPK dengan publik dalam upaya pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ubedilah Badrun didampingi kuasa hukumnya telah melaporkan Gibran, Kaesang, dan anak petinggi Grup SM ke KPK, atas dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Menurut Ubedilah, laporan ini berawal dari 2015, terdapat perusahaan besar PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp 7,9 triliun.

“Tetapi oleh MA dikabulkan hanya Rp 78 miliar. Itu terjadi pada Februari 2019, setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM,” katanya.

Dugaan KKN itu, sambung Ubeidilah, sangat jelas, karena tidak mungkin perusahaan baru yang merupakan gabungan dari kedua anak presiden bersama anak petinggi PT SM mendapatkan suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura yang juga berjejaring dengan PT SM.

“Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis Rp 92 miliar,” jelas Ubedilah.