KPK Mulai Telusuri Aliran Suap Bansos dari Juliari ke Daerah

Nasional

NOTULA – Saat ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri aliran uang suap bantuan sosial (Bansos) Sembako Covid-19 untuk wilayah luar Jabodetabek 2020.

Aliran uang yang berasal dari Juliari Peter Batubara (JPB) saat menjabat sebagai Menteri Sosial itu diduga juga mengalir ke sejumlah pihak di daerah.

Penelusuran KPK mulai di dalami dengan memeriksa saksi yang berasal dari partai yang sama dengan Juliari, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kemarin, saksi dari politisi PDIP yang diperiksa adalah Munawir, Ketua A Komisi DPRD Kabupaten Kendal, yang berasal dari PDIP, Kamis (25/2/21).

“Iya, didalami terkait dugaan aliran sejumlah uang yang diberikan tersangka JPB ke beberapa pihak di sejumlah daerah,” tutur Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Jumat (26/2).

Selain Munawir yang dipanggil, seperti dikutip dari RMOL.id, penyidik juga mengagendakan pemeriksaan terhadap politisi PDIP lainnya di hari yang sama, yakni Ngesti Nugraha, Bupati Semarang terpilih pada Pilkada 2020, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Semarang.

Tetapi Ngesti tak bisa hadir dan meminta dijadwal ulang. Beredar kabar, ketidakhadirannya dikarenakan akan dilantik pada hari ini sebagai Bupati Semarang.

“Informasi yang kami terima, yang bersangkutan konfirmasi tidak bisa hadir hari ini. Jadi akan dijadwal ulang, namun belum ditentukan waktunya,” pungkas Ali.

Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa politisi PDIP lainnya, Jumat (19/2), yakni Akhmat Suyuti, Ketua DPC Kabupaten Kendal. Dalam hal ini, penyidik mendalami terkait pengembalian sejumlah uang oleh Suyuti yang diduga diterima dari Juliari melalui perantaraan pihak lain.