KPK Mulai Selidiki Dugaan Korupsi pada Cakada Petahana

Nasional

NOTULA – Keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal jalannya Pilkada Serentak, bebas dari praktik rasuah, ternyata tidak main-main.

“Saat ini KPK telah memulai penyelidikan pada beberapa pasangan yang ikut di dalam penyelenggaraan Pilkada ini,” tegas Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, pada pembekalan calon kepala daerah (Cakada Provinsi) Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat, yang disiarkan secara virtual, Kamis (5/11).

Menurutnya, KPK tidak segan menindak para calon kepala daerah yang melakukan korupsi di tengah masa penyelenggaraan Pilkada, di mana saja, terlebih berkaitan dengan petahana.

“Kami memastikan, tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan perkara tindak pidana korupsi dalam situasi apapun terus berlanjut,” imbuh Nawawi.

Dia juga menegaskan, KPK selalu melakukan pemantauan pada setiap tahapan Pilkada, termasuk di masa pandemi seperti tahun ini, untuk memastikan pengawasan Pilkada tidak ternodai praktik korupsi.

Meski begitu ia belum mau membuka rinci sosok pasangan calon (Paslon) maupun lokasi mana yang sedang dilakukan penyelidikan terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ini.

“Syukur Alhamdulillah, kalau bisa kami sebutkan, itu berada di luar Sulawesi Utara,” tegas Nawawi, seperti dikutip dari RMOL.id.

600 Izin Penyadapan

Pada bagian lain dijelaskan, tidak ada yang berubah dari KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri. KPK tidak seperti anggapan publik, telah meninggalkan fokus penindakan.

Menurutnya, saat ini KPK telah mengajukan 600 izin penyadapan kepada Dewan Pengawas (Dewas). Artinya, KPK juga tetap fokus penindakan.

“KPK tidak seperti yang terlalu digemborkan, seakan-akan kerja KPK tinggal kerja pencegahan, tidak demikian. KPK masih sama dengan KPK-KPK sebelumnya,” katanya.

Hanya saja, Nawawi menjelaskan, UU 19/2019 tentang KPK mensyaratkan agar pencegahan dikedepankan, sementara penindakan dilakukan setelah pencegahan dilakukan.

“Kalau masih bisa dicegah, kenapa ditangkapi? Tapi bukan berati tangkap ini menjadi haram bagi KPK, tidak demikian.”