KPK Minta Jokowi Tinjau Keputusan Menaikkan Iuran BPJS

Nasional

NOTULA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Joko Widodo meninjau kembali keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan, akar masalah yang ditemukan KPK terkait persoalan BPJS Kesehatan ialah tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat, sehingga mengakibatkan defisit.

“Kami berpendapat, solusi menaikkan iuran BPJS sebelum ada perbaikan sebagaimana rekomendasi kami, tidak menjawab permasalahan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan,” jelas Ghufron kepada wartawan, Jumat (15/5/20).

Menurut Ghufron, kenaikan iuran BPJS Kesehatan bahkan dipastikan akan memupus tercapainya tujuan Jaminan Sosial sebagaimana diatur dalam UU 40/2004.

“Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sehingga keikutsertaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah indikator utama suksesnya perlindungan sosial kesehatan,” Ghufron menrinci.

Dia juga berpendapat, jika rekomendasi KPK tidak dilaksanakan, maka menaikkan iuran akan semakin membebani masyarakat, terlibih di saat Indonesia mengalami kesulitan karena pandemik virus corona baru (Covid-19).

“Menaikkan iuran BPJS kesehatan tidak diperlukan, yang dirasakan sangat membebani masyarakat, mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini dan potensinya yang berdampak di masa depan,” tandas Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ini.