KPK Lebih Suka OTT Ketimbang Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat

Nasional

NOTULA – Kinerja pemerintahan Jokowi dalam hal pemberantasan korupsi tertinggal jauh dari negara lain. Terlebih KPK lebih mengedepankan OTT daripada pencegahan.

Pernyataan iti disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan, berdasar indeks daya saing global atau Global Competitiveness Index 2018 yang dirilis The World Economic Forum. Indonesia mencatat skor 37 atau peringkat ke-45 dari 140 negara.

Mengacu pada data indeks persepsi korupsi Transparansi Internasional tahun 2017, Indonesia ada di peringkat 96 dengan skor 37. Skor tersebut sama dengan tahun 2016.

“Dari sini saja kita bisa melihat kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi, jalan di tempat, bahkan tertinggal,” kata Heri, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (10/12).

Menurutnya, itu lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai garda terdepan, lebih mengandalkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ketimbang pencegahan.

“Sejak awal 2018 hingga saat ini tercatat sudah ada 37 jumlah OTT, jumlah ini lebih banyak dibanding 2016 yang hanya 19 OTT. Tapi faktanya indeks persepsi korupsi kita justru stagnan,” jelasnya.

Dia juga menegaskan, pemberantasan korupsi tidak cukup melalui penindakan OTT, tapi dibutuhkan komitmen pencegahan korupsi dalam berbagai aspek.

Komitmen pencegahan korupsi diperlukan tidak semata untuk meningkatkan kredibilitas bangsa dan negara, tetapi juga untuk kinerja perusahaan dan ekonomi nasional.

“Jika mempertimbangkan aspek sosiologis dan budaya, akan lebih baik melakukan pendekatan yang mengedepankan aspek pencegahan ketimbang penindakan,” pungkasnya, seperti dikutip dari rmol.co.