KPK: Jabatan Kepala Dinas PUPR Lahan Basah Bancakan Anggaran

Nasional

NOTULA – Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dianggap sebagai posisi lahan basah bagi pihak yang ingin melakukan tindakan rasuah.

Pernyataan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, saat menjadi narasumber diskusi virtual Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk “Korupsi: Ongkos Politik Mahal/Minus Integritas?” Selasa (2/3/21) sore.

Ali juga berpendapat, sebagian besar yang menjadi objek korupsi berada di sektor infrastruktur maupun pengadaan barang dan jasa yang nilainya cukup besar.

“Kita tahu, infrastruktur ini menjadi nilai yang cukup besar di daerah-daerah. Bukan rahasia umum lagi ketika misalnya Kepala Dinas PUPR menjadi jabatan yang sangat basah untuk tempat ‘bancakan’ anggaran,” kata Ali.

Karena, kata Ali seperti dikutip dari RMOL.id, PUPR merupakan dinas yang anggarannya gemuk atau besar. Sehingga, menjadi peluang bagi para pihak untuk melakukan korupsi.

“Dan hampir semuanya di situ, sektor pengadaan barang dan jasa,” kata Ali. Sebab itu, KPK seringkali melakukan kajian terhadap potensi-potensi korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.

“Saya kira ini sudah sering diingatkan kepada seluruh kepala daerah terkait potensi-potensi rawan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Bagaimana menghindarinya, formula itu juga sudah diberikan,” jelas Ali.

Formula yang dimaksud adalah tidak menerima kick back, tidak menerima manfaat dari proses pengadaan barang/jasa, serta tidak menerima gratifikasi maupun penyuapan.