NOTULA – Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta pemerintah, terutama BUMN, agar berhati-hati dengan investasi dari negara China. Sebab Indonesia memiliki regulasi anti suap dan sistem yang transparan.

Pada acara bertajuk ‘Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui SPI yang Tangguh dan Terpercaya’, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief, menjelaskan, berdasar Location of Improper Payment 2009-2018, China masih asing dengan iklim korporasi pemerintahan atau biasa disebut good corporate governance.

“Mengapa saya perlu jelaskan. Ini statistik, banyak benarnya menurut saya. Pasti bapak ibu di BUMN banyak bekerja sama dengan China, saya ulang lagi, dengan China. Good Corporate governance itu salah satu yang asing bagi mereka. Karena itu mereka menempati (urutan) yang pertama,” jelas Laode, di Gedung Penunjang KPK, Kuningan Jakarta, Kamis (9/5).

Menurut dia, pemerintah harus berhati-hati dengan investasi China. Berdasar data Global Fraud Report 2018 terkait negara-negara yang banyak menggunakan uang suap, negara China atau Tiongkok menempati urutan pertama.

“Itu dari data, paling banyak yang melakukan suap adalah China. Makanya pas mereka melakukan investasi harus hati-hati,” ungkapnya.

Sebab itu Laode mengingatkan pemerintah, khususnya BUMN, untuk tetap waspada terkait iklim korporasi dari China, mengingat Negeri Tirai Bambu itu dinilai belum memiliki regulasi ketat seperti negara-negara Eropa dalam hal investasi.

“Negara Eropa dan Amerika kalau menyuap pejabat negara asing bisa dihukum di negaranya. Kalau kita dan China belum,” pungkas Laode, seperti dikutip dari rmol.co.