KPK Harus Tindaklanjuti Kritikan JK soal Mahalnya Proyek LRT

Nasional

NOTULA – Proyek pembangunan light rail transit (LRT) yang dinilai tidak efesien oleh Wakil Presiden M Jusuf Kalla harus segera ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).

Syafti Hidayat, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), mengatakan, pernyataan JK atas proyek pembangunan infrastruktur LRT Jabodebek senilai Rp 500 miliar per kilometer yang dinilai kemahalan itu merupakan bentuk kritik dari dalam.

Penyidik dari komisi antirasuah harus segera menelusuri kejanggalan tersebut. “Itu cara JK mengkritik dari dalam. Tindakan JK ini harus diapresiasi (KPK),” jelas Syafti, seperti dikutip dari rmol.co, Sabtu (26/1).

Mantan pengurus Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) ini juga berpendapat, korupsi merupakan tindakan tidak terpuji yang bisa menyengsarakan rakyat. “Korupsi itu memiskinkan rakyat. Korupsi itu musuh kita semua,” pungkasnya.

Seperti diketahui, selain LRT Jabodebek, Jusuf Kalla juga mengkritik pembangunan infrastruktur LRT Palembang dan kereta Trans Sulawesi yang sama-sama dinilai tidak efesien.