KPK Harus Segera Periksa Herman Herry, Ini Alasannya…

Nasional

NOTULA – Dorongan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil dan memeriksa politikus PDI Perjuangan, Herman Herry, dalam perkara dugaan suap bantuan sosial (Bansos) terus berdatangan.

Kali ini disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyusul adanya fakta persidangan yang menyebutkan bahwa grup usaha Herman Herry diduga mendapat jatah kuota bansos.

“KPK harus segera memanggil Herman Hery. Itu harus segera dilakukan, setidaknya ada tiga alasan penting,” tutur Ubedilah, Kamis (25/3/21).

Pertama, nama Herman Herry jelas disebutkan dan terungkap, saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka Adi Wahyono, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) di Kementerian Sosial (Kemensos)

“Pada BAP, jaksa mengungkapkan, ada pembagian jatah kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Herman Herry. Dalam BAP itu disebutkan, ada satu juta paket diberikan kepada grup Herman Hery, Ivo Wongkaren (Direktur PT Mitra Energi Persada), Stefano dan kawan-kawan,” kata Ubedilah.

Kedua, Herman Herry anggota DPR RI dari partai yang berkuasa, sehingga hal itu membuat publik ingin mengetahui informasi yang jelas, sekaligus ingin tahu seberapa independen KPK dalam menjalankan tugasnya.

“Jadi ini menyangkut hak publik. Dan ketiga, pemanggilan itu akan memungkinkan KPK mendapatkan informasi yang makin menguatkan data terkait jatah proyek Bansos yang diberikan kepada Herman Herry,” pungkas Ubedilah.

Seperti diketahui, hingga kini KPK belum memanggil Herman Herry untuk diperiksa. Salah satu alasannya, karena KPK masih mendalami keterkaitan nama-nama yang muncul dalam kasus ini.

Sementara, seperti dikutip dari RMOL.id, pengembangan dari perkara ini akan ditelusuri KPK melalui penyelidikan.