KPK Dalami Penyelewengan di Kementerian PUPR

Nasional

NOTULA – Hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk) belum membeberkan ihwal proyek air minum yang menjadi substansi operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Memang merebak kabar, OTT semalam terkait pembangunan infrastruktur pengadaan air minum tanggap bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

“Saya belum bisa konfirmasi secara spesifik, apakah termasuk proyek di Donggala atau Palu,” tutur Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jumat (28/12) malam.

Dia hanya mengatakan, ada banyak proyek air minum yang dikerjakan Kementerian PUPR saat ini. Sehingga penyidik butuh waktu untuk mendalami proyek yang di mana saja.

Febri memastikan, penyelewengan proyek bukan kali ini saja terjadi di Kementerian PUPR. Untuk itu penyidik akan memaksimalkan waktu pemeriksaan awal 24 jam, sebelum menetapkan status hukum.

“Kami menduga ini bukan transaksi pertama terkait fee proyek air minum yang dikelola Kementerian PUPR,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, tim KPK sudah mengamankan 20 orang dari OTT di Kementerian PUPR, terdiri dari unsur pejabat dan PPK sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR.

Barang bukti yang berhasil disita di antaranya uang tunai senilai Rp 500 juta dan SGD 25.000, serta satu kardus uang yang sedang dihitung jumlahnya.