KPK: Calon Kepala Daerah Boleh Dapat Sponsor, Apakah Gratis?

Nasional

NOTULA – Survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, biaya menjadi calon Gubernur mencapai Rp 100 miliar. Mayoritas didapat dari sponsor, yang sebagian besar mengharapkan timbal balik saat calon itu terpilih.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat memberi pembekalan antikorupsi di hadapan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO) dan jajarannya, di acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (30/6/22).

Dia mengaku prihatin, karena berdasar statistik yang dimiliki KPK, sejak lembaga antirasuah itu berdiri, lebih dari 300 anggota parlemen, 20 gubernur, 140 bupati/walikota, dan 30-an menteri dengan latarbelakang partai politik (Parpol), ditindak KPK karena kasus korupsi.

“Ini angka-angka yang tidak membanggakan. Ya memprihatinkan. Kita semua prihatin kalau setiap kali kami melakukan penindakan terhadap wakil-wakil rakyat itu,” tutur Alex, seperti dikutip dari rmol.id.

Tetapi, Alex menyadari bahwa biaya politik di Indonesia mahal. Hal itu terkonfirmasi dari hasil survei yang dilakukan KPK.

“Kami lakukan survei, kepala daerah tingkat dua itu paling tidak harus menyediakan dana Rp 20 miliar sampai Rp 30 miliar. Gubernur di atas Rp 100 miliar. Anggota DPRD, DPR sama, mereka juga harus punya anggaran dana,” ungkap Alex.

Selain itu, anggaran para calon kepala daerah tidak berasal dari kantong sendiri. Berdasar survei KPK maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada pihak sponsor yang menyiapkannya.

“Boleh, dan dibolehkan itu sponsor. UU kan membolehkan, perusahaan menyumbang bahkan perorangan menyumbang. Tapi apakah sumbangan itu gratis? Oh ternyata tidak, ada harapan dari penyumbang,” katanya.

Apalagi, sambung Alex, penyumbang berasal dari perusahaan atau kontraktor daerah masing-masing, selalu ada harapan ketika calonnya menang akan dimudahkan, bahkan dimenangkan dalam mengikuti tender-tender proyek di pemerintahan daerah.

“Kalau sudah seperti itu, runyam bapak ibu sekalian. Karena apa? Ya ketika suatu kegiatan proyek sudah dipesan dari awal, bahkan dari mulai perencanaan yang disetujui oleh teman-teman anggota DPRD atau DPR nanti, pasti lelangnya gak benar, kalau lelangnya gak benar, pasti harga yang terbentuk juga gak benar, pasti gak efektif, pasti gak efisien,” rincinya.

Bahkan, pelaksanaannya pun dipastikan tidak benar, karena ada permintaan-permintaan dari berbagai pihak.

“Karena dalam pelaksanaannya pasti ada permintaan ini itu, termasuk kepala daerah ya, fee kepala daerah. Bapak ibu sekalian, dari yang sudah ditindak KPK, permintaan fee proyek itu 5-15 persen. Dan saya punya keyakinan itu sudah merata, sudah menjadi praktik umum,” pungkas Alex.