KPK: Butuh Rp 20-30 M untuk Maju Bupati/Walikota, Gubernur Rp 100 M

Nasional

NOTULA – Berdasar data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), biaya kontestasi Pilkada yang tinggi bagi para calon kepala daerah, menjadi pintu masuk untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, pada acara Webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas Cakada Provinsi Sumbar, Bali dan Papua, seperti dikutip dari akun Youtube KanalKPK, Kamis (26/11/20).

Menurutnya, salah satu masalah Pilkada yang menjadi perhatian KPK adalah potensi munculnya biaya tinggi dalam kontestasi.

Karena, kata Lili, berdasar kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), biaya yang dibutuhkan para calon kepala daerah sangat fantastis nilainya.

“Untuk menjadi Bupati atau menjadi walikota dibutuhkan biaya sebesar Rp 20-30 miliar. Dan untuk menjadi calon gubernur dibutuhkan Rp 20-100 miliar,” jelas Lili Pintauli Siregar, seperti dikutip dari RMOL.id.

Karena biaya yang tinggi itulah, kata Lili, memunculkan benturan kepentingan saat terpilih menjadi kepala daerah.

Dia pun membeberkan alasan para calon kepala daerah membutuhkan biaya yang tinggi dalam kontestasi politik ini.

“Bagaimana pengeluaran dana Pilkada itu melampaui harta kasnya, kemudian biaya kampanye aktual itu ternyata lebih tinggi dari yang dilaporkan di LPSDK. Ada teman-teman menyampaikan, memasang baliho sangat mudah, ternyata yang mahal menjaga baliho agar tidak diruntuhkan orang,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Lili, para kepala daerah juga membutuhkan biaya tinggi, karena banyaknya saksi yang dikerahkan untuk menjadi saksi di setiap TPS.

Pengeluaran biaya kampanya, kata Lili, kerap kali melebihi batasan dana yang telah ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan, ada donatur yang tentu mengharapkan balasan saat calon kepala daerah itu menjabat.

Dijelaskan juga, terkait dana kampanye, yang terjadi dana yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang diterima setiap calon kepala daerah.

“Jadi ada istilah, tidak ada makan siang yang gratis. Memang ini dikhawatirkan, tentu saja calon kepala daerah akan membalas jasa tersebut,” pungkasnya.