NOTULA – Kota Malang mendapat anugerah terbaik ke 2 tingkat Jawa Timur dalam hal (Perencanaan) Pembangunan Daerah (PPD). Penghargaan diterima Wakil Walikota, Sofyan Edi Jarwoko, dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, di Grand City Covention and Exhibition Surabaya, Selasa (9/4).

“Patut kita syukuri, ini pertama kali Kota Malang meraih penghargaan di bidang perencanaan pembangunan, sekaligus starting poin untuk lebih maju dan produktif, jadi motivasi untuk makin baik, karena model perencanaan secara tematik yang digawangi Barenlitbang mendapat apresiasi positif,” papar Sofyan Edi, di sela Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024.

Dari 38 kota/kabupaten di Jawa Timur, Kota Kediri terpilih untuk kategori kota terbaik I, kedua Kota Malang, dan harapan terbaik I Kota Blitar. Untuk kategori kabupaten, terbaik I Kabupaten Bondowoso, terbaik II Sampang, terbaik III Situbondo, Harapan I Trenggalek, Harapan II Ngawi dan Harapan III Ponorogo.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, saat menghantar pembukaan, menginfokan, strategi quadro helix sebagai strategi penguatan pembangunan di Jawa Timur. “Partisipatori, kolaborasi, kerja bersama dan gotong royong menjadi pondasi strategis pembangunan di Jawa Timur. Karenanya, sinergi antara birokrasi, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat, menjadi poin penting,” rincinya.

Kepada walikota/bupati, Khofifah juga mengingatkan, ketimpangan perekonomian antara kota dan desa masih tinggi, terpotret dari angka kemiskinan desa sebesar 15,21 persen dan angka kemiskinan kota 6,97 persen. Secara akumulatif kemiskinan di Jatim sebesar 10,85 persen.

“Yang unik justru rasio gini desa, lebih rendah dibanding kota, artinya gap ekonomi di desa tidak selebar di kota,” imbuh Khofifah.

Belum meratanya gerak pembangunan, juga dipotret oleh Gubernur dari PDRB Jatim yang masih ditopang 8 daerah, yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Pasuruan dan Kota Kediri.

PR (pekerjaan rumah) lainnya adalah rata-rata lama sekolah (masih 7,3 tahun), masih dibawah angka harapan sekolah (13 tahun). Artinya angka putus sekolah masih tinggi. “Ini pula yang menjadikan IPM Jatim terendah di Jawa, urutan ke-15 se Indonesia,” tambah Khofifah.

Jatim penuh potensi, tapi tak bisa berlari cepat pertumbuhannya, bisa jadi karena kota/kabupaten belum terakselerasi dalam geraknya. Demikian dinyatakan Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan RI.

Dia juga menekankan evaluasi APBD untuk mendorong percepatan pembangunan. “Secara umum saya ingin kritisi, APBD masih belum sepenuhnya berbasis kinerja, tapi masih ‘berbaju kinerja’. Ini saya cermati karena diamanati Menkeu. Analisa didapat setelah mengevaluasi masih banyak penumpukan belanja barang, belanja pemeliharaan dan operasional yang nggak efektif, serta terlalu banyak pos honor,” rincinya.

Secara khusus Mardiasmo juga menyarankan agar daerah (provinsi/kota/kabupaten), memiliki fokus garapan per tahun anggaran. Jangan terlalu banyak yang disasar, fokus satu dan tuntas.