Koruptor Asabri Dituntut Hukuman Mati

Nasional

NOTULA – Jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), menutut hukuman mati kepada mantan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, salah satu tersangka skandal mega korupsi itu.

Tuntutan itu disampaikan JPU Kejaksaan Agung (Kejagung) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) JakartaPusat, Senin (6/12/21). Tuntutan hukuman mati itu didasari perbuatan Heru yang juga tersangka kasus korupsi di PT Jiwasraya. Pada kasus itu Heru dituntut penjara seumur hidup.

“Terdakwa merupakan terpidana seumur hidup dalam korupsi di Jiwasraya yang merugikan negara Rp16 triliun lebih,” tegas jaksa.

Menurutnya, hukuman itu pantas diberikan, karena tindakan korupsi masuk kejahatan luar biasa. Dia juga tidak mendukung pemerintah dalam membuat penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jaksa menilai tidak ada tindakan yang bisa meringankan hukuman Heru. Beberapa hal yang dianggap meringankan yang ada di persidangan, semua ditolak jaksa.

“Pada persidangan mungkin ada hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa, namun hal-hal itu tak sebanding dengan kerugian negara akibat perbuatan terdakwa. Karena itu hal-hal itu patut dikesampingkan,” tegas jaksa.

Jaksa juga meminta hakim memberikan hukuman pidana pengganti Rp12,64 triliun ke Heru. Hukuman pidana pengganti itu wajib dibayar dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap.

“Dengan ketentuan, bila  tidak dibayar sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk uang pengganti,” ujar jaksa.

Terkait pengganti pidana tambahan dengan hukuman penjara bila harta benda Heru tidak mencukupi tidaklah ada. Karena permintaan jaksa untuk Heru adalah hukuman mati.

Dalam kasus ini, Heru disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Lalu, seperti dikutip dari rmol.id, dia juga disangkakan melanggar Pasal 3 UU RI 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebelumnya telah mendakwa tujuh terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri telah merugikan keuangan negara sebesar Rp22,78 triliun.

Kerugian negara itu didapat berdasarkan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas tindakan mantan Dirut Sony Wijaya bersama terdakwa lain, yakni Dirut Asabri Adam Rachmad Damiri; Direktur Asabri 2013-2014 dan 2015-2019 Hari Setianto; Dirut PT Prima Jaringan; Lukman Purnomosidi; Direktur Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo.

Serta Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat yang akibat perbuatan mereka telah merugikan keuangan negara.