Korupsi SPAM PUPR Sistematis, 8 Tersangka Menginap di Penjara Berbeda

Nasional

NOTULA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan delapan tersangka kasus suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di rumah tahanan terpisah.

“Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama,” jelas Jurubicara KPK, Febri Diansyah, Minggu (30/12).

Diberitakan sebelumnya, KPK berhasil mengungkap kasus suap itu melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (28/12) malam, dengan alat bukti berupa uang tunai Rp 3,4 miliar, 23.100 dolar Singapura dan 3.200 dolar Amerika.

Ke delapan tersangka itu diduga pemberi suap, Direktur Utama PT WKE, Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE, Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT TSP, Irene Irma (IIR) dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibya (YED).

Sedangkan terduga penerima suap di antaranya Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis, Angggiat Patunggul Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar (TMN) dan PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin (DSA).

Tersangka Yuliana dan Meina dititipkan di Rutan Polres Jakarta Selatan, Anggiat dan Donny di Rutan Cabang Guntur. Sementara Nazar di Rutan Polres Jakarta Pusat, Irene di Polda Metro Jaya, Budi di Rutan Gedung KPK Lama dan Lily di Rutan KPK Merah Putih.

Pemberi suap dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara terduga penerima dijerat pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sistematis

Pada bagian lain, KPK menduga ada sistem yang mengatur suap terkait proyek pembangunan SPAM di Kementerian PUPR. “Dugaan kami, kasus SPAM di PUPR ini sistematis,” jelas Febri Diansyah.

Febri mengatakan, hal yang patut disayangkan adalah korupsi dilakukan terhadap proyek penyediaan kebutuhan pokok manusia, yaitu air minum.

Dia pun berharap ada evaluasi dari Kementerian PUPR agar pelaksaan proyek itu dapat diawasi lebih ketat ke depannya.

“Ketersediaan air minum adalah kebutuhan dasar yang semestinya diperhatikan dan diawasi secara maksimal,” demikian Febri.