Korupsi Disebabkan Biaya Politik Tinggi

Nasional

NOTULA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan, tingginya tingkat korupsi tak selalu disebabkan mental korup, tetapi juga dipicu tingginya biaya politik.

“Dapat kita simpulkan, mahalnya biaya politik menjadi penyebab tingginya praktik korupsi di negeri ini. Hal itu sejalan dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” jelas LaNyalla, di sela kunjungan kerja ke Surabaya, Sabtu (2/7/22).

Menurutnya, biaya politik yang mahal menimbulkan potensi sikap korup para pejabat yang terpilih, karena tak sebanding dengan penghasilan yang didapat.

Selain potensi sikap korup, kinerja pun rendah dan cenderung tidak memikirkan masyarakat pemilih.

“Banyaknya pejabat terjerat dugaan kasus korupsi menunjukkan bahwa biaya politik ada hitungannya, itu fakta,” beber LaNyalla.

Ditambahkan juga, sudah saatnya masyarakat diberi edukasi politik yang baik dan etis. Tidak lagi memilih karena diberi atau tidak diberi uang.

Perilaku money politics dilakukan para politikus yang ingin serba instan ingin menjadi pejabat, namun dampak buruknya besar bagi masyarakat.

LaNyalla melihat pentingnya menanamkan kesadaran politik agar para politikus dan calon pejabat beradu gagasan, perjuangan, etika serta berwawasan, bahwa jabatan bukan satu-satunya target yang harus dicapai, hingga menghalalkan berbagai cara.

“Perlu segera dilansir, berapa sesungguhnya biaya politik yang wajar dan rasional, agar tidak masuk ke dalam jebakan politik transaksional,” katanya.

Meski begitu dia mengingatkan, politik yang rasional dimulai dari rasionalitas undang-undangnya.

“Jika aturan main sudah tidak rasional, semua mekanisme politik tidak akan rasional, termasuk biaya yang melangit, sedangkan gaji yang diterima sangat relatif,” tegasnya.

Seperti diberitakan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengungkapkan mahalnya biaya politik di Indonesia. Bahkan untuk kepala daerah tingkat II saja bisa mencapai puluhan miliar.

“KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal, jadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah, tidak ada yang gratis. Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp20-30 miliar. Untuk gubernur Rp100 miliar,” kata Alex.