KontraS: Meski dalam Proses Penegakan Hukum, Tindakan Polisi Harus Sesuai Standar HAM

Nasional

NOTULA – Hasil investigasi Komnas HAM atas insiden kematian 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 dapat dipertanggungjawabkan independensinya.

Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti, hasil investigasi Komnas HAM sudah memenuhi unsur tanggung gugat sesuai standar UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

“Laporan Komnas HAM menjadi penting, untuk menemukan titik terang peristiwa yang terjadi di tengah berbagai kesimpangsiuran informasi, mengungkap fakta-fakta seputar peristiwa secara lebih objektif, transparan dan akuntabel,” kata Fatia, Jumat (8/1/21).

Seperti diketahui, laporan hasil investigasi Komnas HAM mengungkapkan, keenam anggota FPI meninggal dalam dua peristiwa berbeda, meski masih dalam satu rangkaian.

Komnas HAM mendapat informasi, dua orang meninggal tertembak saat berada di dalam mobil Chevrolet Spin, Ketika terjadi baku tembak dengan aparat kepolisian.

Sedangkan empat lainnya meninggal tertembak di dalam mobil Daihatsu Xenia milik polisi, setelah melewati Kilometer 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Menurut Fatia, seperti dikutip dari RMOL.id, Komnas HAM juga merilis informasi bahwa di lokasi insiden ditemukan sejumlah proyektil dan selongsong peluru.

Berdasar hasil uji balistik yang dilakukan Komnas HAM, beberapa diantaranya ada yang identik dengan senjata api organik milik aparat kepolisian, termasuk sebagian lain identik dengan senjata api rakitan yang diduga milik anggota FPI, yang telah disita kepolisian.

Berdasarkan hasil investigasi itu, Fatia menekankan bahwa proses pengungkapan insiden KM 50 harus segera dilakukan, terkait penembakan yang dilakukan aparat kepolisian, dugaan kepemilikan senjata oleh anggota FPI, serta rangkaian peristiwa yang mengawalinya.

Menurut dia, setiap tindakan yang diambil dan dilakukan oleh aparat kepolisian, meski dalam proses penegakan hukum sekalipun, harus sesuai standar hak asasi manusia.

Sebab itu Fatia mendesak aparat kepolisian agar bertanggung jawab atas insiden kematian 6 anggota FPI.

Untuk kepemilikan senjata milik laskar FPI, dia meminta polisi melakukan penyelidikan lebih mendalam.

“Dugaan kepemilikan senjata api oleh anggota laskar FPI merupakan salah satu masalah yang harus diungkap, selain juga rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi dan mengawali terjadinya insiden tersebut,” katanya.

Sementara itu, Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, berpendapat, hasil investigasi Komnas HAM dapat dijadikan sebagai pijakan bersama dalam proses selanjutnya.

Polisi, kata dia, harus bena-benar transparan menyikapi hasil rekomendasi Komnas HAM. “Tidak hanya proses hukum sebagaimana disinggung di atas, tetapi juga pembenahan prosedur tetap internal kepolisian, untuk memastikan kerja-kerja polisi sejalan dengan standar hak asasi manusia,” paparnya.

Belajar dari insiden ini, Julias menyarankan kepolisian memperkuat mekanisme pengawasan internal. Tujuannya, memastikan ketepatan prosedur dari semua kerja-kerja kepolisian.