Kompolnas-Dewan Pers Teken MoU Pencegahan Kriminalisasi Wartawan

Nasional

NOTULA – Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) dan Dewan Pers menandatangani nota kesapahaman (MoU) dalam rangka pemberdayaan dan optimalisasi Kompolnas dengan Dewan Pers.

Naskah MoU ditandatangani Ketua Kompolnas Mahfud MD dan Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, Rabu (3/2/21).

Selanjutnya MoU itu dijadikan pedoman bagi Kompolnas dan Dewan Pers dalam rangka meningkatkan sekaligus mengefektifkan fungsi, tugas dan wewenang kedua lembaga itu.

BAB II Pasal 2 menyebutkan, ruang lingkup MoU ini terdapat enam poin, yaitu pertukaran data/informasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Kemudian, koordinasi dan pengawasan dalam rangka pencegahan pemidanaan (kriminalisasi) terhadap pers sesuai dengan UU 40/1999 tentang Pers, dan kegiatan lainnya yang disepakati Kompolnas dan Dewan Pers.

“Pers yang dimaksud di sini mencakup perusahaan pers dan individu wartawan,” begitu antara lain isi MoU yang diterima redaksi, Kamis (4/2/21).

Pada pasal-pasal lain juga dijabarkan poin-poin yang terdapat dalam MoU itu, misalnya, dalam point e, terkait koordinasi dan pengawasan dalam rangka pencegahan pemidanaan (kriminalisasi) terhadap pers.

Pada Pasal 7, jika muncul indikasi pemidanaan terhadap pers oleh Polri, Kompolnas akan mengingatkan Polri tentang pentingnya menggunakan UU 40/1999 tentang Pers dan MoU Dewan Pers dengan Polri sebagai rujukan untuk menangani kasus tentang pers.

Kemudian, seperti dikutip dari RMOL.id, jika kemudian muncul indikasi pemidanaan, Kompolnas akan membantu koordinasi.

“Kompolnas dan Dewan Pers akan menunjuk dua pejabat penghubung yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka menjalankan nota kesepahaman ini,” bunyi Pasal 8 dalam MoU itu.

Bila dipandang perlu, melakukan revisi atau perbaikan, Kompolnas dengan Dewan Pers melakukan koordinasi paling lambat tiga bulan sebelum masa nota kesepahaman habis.